Alasan Keamanan, Seluruh Aktivitas di Gedung Parlemen Diliburkan
Oleh : Irawan
Rabu | 22-05-2019 | 13:16 WIB
senayan1.jpg
Gedung DPR/MPR

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya meliburkan semua aktivitas kepegawaian yang berada di lingkungan kompleks parlemen, Jakarta pada Rabu (22/5) karena alasan keamanan.

"Iya benar semua kegiatan DPR diliburkan dan tidak ada pegawai yang masuk. Kebijakan itu atas rekomendasi dari pihak keamanan," kata Indra Iskandar di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Dia mengatakan kebijakan itu diambil dengan berdasarkan alasan dan pertimbangan keamanan. Namun, Indra belum bisa memastikan hingga kapan aktivitas di kompleks parlemen diliburkan karena melihat situasi dan kondisi terkini.

"Kalau kondisi sudah kondusif, besok (Kamis, 23/5/2019) harus masuk. Nanti sore dan malam hari akan kami evaluasi," ujarnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan memang telah meminta Kesetjenan DPR berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait aksi massa 22 Mei esok hari. Ia tidak ingin ada hal buruk terjadi pada anggota Dewan dan staf di lingkungan kompleks parlemen.

"Saya hanya berpesan kepada Sekjen, bahwa saya tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anggota DPR/MPR/DPD beserta seluruh stafnya di tengah berbagai isu ancaman dan penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kemurnian aksi massa yang sesungguhnya bertujuan baik itu, untuk tujuan menciptakan 'martir'," kata Bamsoet.

Ia pun menyerahkan pengamanan kepada TNI/Polri. Bamsoet menegaskan gedung DPR/MPR/DPD merupakan objek vital.

"Kami serahkan sepenuhnya masalah keamanan kepada aparat Polri dan TNI. Mengingat kawasan gedung MPR/DPR/DPD termasuk objek vital (obvit), sehingga keselamatan gedung, dokumen, dan seluruh isinya, termasuk keselamatan anggota DPR, di gedung DPR sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab pihak keamanan negara," sebut dia.

"Kawasan MPR, DPR, dan DPD atau biasa disebut kompleks parlemen dikategorikan sebagai objek vital karena menyangkut kawasan negara yang bersifat strategis, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional," tegas Bamsoet

Kericuhan pecah dalam demonstrasi massa yang memprotes hasil pemilihan umum di kompleks Bawaslu RI sejak Selasa (21/9/2019) malam. Meski pasukan keamanan telah membubarkan massa di Bawaslu pada Rabu dini hari, massa dengan jumlah sekitar 200 orang berkumpul di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat.

Kericuhan kembali terjadi hingga pukul 05.00 WIB. Massa melemparkan batu, molotov, petasan, dan botol ke arah petugas keamanan dan dibalas dengan gas air mata.

Editor: Surya