Dwi Ria Latifa Pertanyakan Izin Aksi #2019GantiPresiden di Masjid Agung

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Dwi Ria Latifa mempertanyakan izin penggunaan Masjid Agung Batam dalam aksi yang dilakukan massa gerakan #2019GantiPresiden, Minggu (29/07/2018) pagi.

Menurut dia, adanya pemberian izin dari pihak kepolisian, terkesan berat sebelah. Beberapa hal diutarakannya setelah berlangsungnya aksi tersebut, dan akhirnya selesai sekitar pukul 09.00 WIB.

"Saya kritisi Pak Kapolda dan Kapolres yang memberikan izin, jangan main - main dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin bershalawat. Namun pada akhirnya mereka menghujay Presiden di dalam Masjid," ujar Dwi Ria Latifah.

Dwi menambahkan, bahwa secara pribadi ia sangat menyayangkan tindakan dari pihak Kepolisian yang terkesan menjaga aksi yang dipimpin oleh Neno Warisman. Menurutnya, apa yang dilakukan olehNeno Warisman dkk, hanyalah tindakan untuk memecah belah masyarakat dengan membawa nama agama.

• Baca: Neno Warisman Deklarasikan #GantiPresiden2019 di Pelataran Masjid Agung Batam

Dwi juga menekankan bahwa adanya hal ini merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi Kepolisian. Ia menduga adanya permainan yang dilakukan oleh Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang, dalam memberikan izin kepada pihak yang melakukan aksi di dalam Masjid Agung.

"Katanya bershalawat, tapi pada saat kami juga akan bershalawat kedalam kami malah dilarang. Kemarin pihak kepolisian minta kami untuk tidak keluar dari area jalan santai, kami sudah turuti. Namun saat kami sudah berhenti, ternyata mereka malah menghujat Presiden dan itu di dalam Masjid," lanjut politiisi PDIP ini.

Dwi Ria menegaskan, aksi yang dilakukan oleh gerakan #2019GantiPresiden harusnya tidak diizinkan dilakukan di dalam Masjid. Namun harusnya tindakan tersebut, haruslah dilakukan di luar area masjid.

"Saya tidak peduli dia siapa, saya tidak takut. Yang pasti saya tidak suka masyarakat di kampung halaman saya, dipecah belah dengan membawa agama. Dan melalukan politik kotor, dengan berpolitik di lingkungan tempat ibadah," tegas Anggota Komisi III DPR ini.

Editor: Surya

---