Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Batam menuju trend positif seiring bertambahnya pasien sembuh. Telah menyelesaikan masa isolasi dan perawatan di rumah sakit di Kota Batam.

"Kemarin ada penambahan pasien yang terkonfimasi positif dinyatakan sembuh sebanyak 32 orang," kata Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Batam Didi Kusmarjadi Selasa (6/10/2020).

BATAMTODAY.COM, Batam - Ribuan buruh Kota Batam mulai melakukan mogok kerja. Aksi ini merupakan tanggapan atas disahkannya Omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10/2020) lalu.

Pantauan di beberapa lokasi industri, ribuan buruh membentangkan spanduk penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja. Mulai dari kawasan industri Tunas Batam Centre, Kabil, Tanjung Uncang, Batu Ampar, Panbil mulai melaksanakan mogok kerja mulai dari Pukul 07.00 WIB.

BATAMTODAY.COM, Batam - Menindak lanjuti telegram Kapolri, Polda Kepri dan jajaran Polres tidak memberikan izin kepada buruh yang melakukan demo dan mogok kerja menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.

"Kami dari Kepolisian tidak mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) karena yang kita pertimbangkan adalah keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhart, Senin (05/10/2020).

BATAMTODAY.COM, Batam - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam akan melakukan mogok kerja, mulai besok, Selasa (6/10/2020).

Mogok kerja yang dilakukan puluhan ribu buruh FSPMI Batam ini lantaran tak setuju dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang disahkan DPR RI sore ini, Senin (5/10/2020).

BATAMTODAY.COM, Batam - Meski UU Omnibus Law UU Cipta Kerja telah resmi disahkan, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam tetap akan melakukan mogok kerja dan tanpa aksi turun ke jalan.

Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto mengatakan, digesanya paripurna pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI tersebut merupakan langkah DPR agar tidak bertabrakan dengan pihak buruh.