BATAMTODAY.COM, Anambas - Kepala Kantor Kementerian Pertahanan di Kepri, Brigjend Marinir R Gatot Suprapto terkejut ketika mengetahui adanya base stasion telekomunikasi asing di Anambas. Base yang dimaksud adalah PT Sacofa, yang mendukung akses telekomunikasi di Malaysia.

"‎Ini akan menjadi laporan saya kepada pusat, bahwa perlunya komunikasi yang baik di sini. Ada Sacofa tetapi sinyal tidak ada di sini, hilang betul. Sama sekali tidak kecipratan sinyalnya di sini," ujar Gatot, Selasa(31/05/2016).

‎Menurut Gatot, Anambas sebagai daerah perbatasan, tentu memiliki kerawanan. Untuk itu pihaknya akan meningkatkan keamanan mulai dari Angkatan Laut, termasuk dalam ‎infrastruktur, seperti pelabuhan.

"Masyarakat juga kita harapkan harus berperan, dengan melaporkan jika adanya melihat aksi-aksi yang mencurigakan atau penyeludupan. Kita harapkan masyarakat jangan takut melapor ke polisi, maupun Lanal," tegasnya.

Sementara itu, ‎Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Amat Yani mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kementerian hingga aparat keamanan di level Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti PT Sacofa.

"Kita khawatir ini dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Menkopolhukam, Menhan,‎ hingga Direktur BAIS hadir pada pertemuan kemarin guna untuk menindaklanjuti PT Sacofa. Pemerintah Pusat pun memberi waktu selama enam bulan untuk mengurus perizinan. Namun rentang waktu yang diberikan telah habis. Hingga saat ini PT Sacofa itu tidak memiliki izin," paparnya.

‎Dia menambahkan, langkah tegas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membongkar PT Sacofa yang tidak memiliki izin tersebut.

"Kita memiliki keterbatasan, namun bila Pemerintah Pusat menginstruksikan, kita siap untuk membongkar PT Sacofa itu,"tegasnya.

Keberadaan base station perusahaan asing di Tarempa itu, sebelumnya berada di bawah kendali Kemenpolhukam Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan rapat koordinasi di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan Pemkab Anambas tanggal 7 April 2015 kemarin.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, karena dikhawatirkan kabel fiber optik yang membentang serta melewati wilayah Mersing dan Serawak, Malaysia, ‎namun melalui Natuna dan Anambas ini, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Sebelumnya pada tanggal 30 Mei 2011, Dirjen Hubla menerbitkan hak labuh kepada PT. Sacova dengan Trans Hybird Communication (THC). Namun, Dirjen Hubla dan Dirjen PPI mengklarifikasi tentang hak labuh mereka pada 28 Oktober 2013. Dalam hal ini, sejak 15 November 2011, MoU antara dua perusahaan tersebut diketahui berakhir.

Tidak hanya itu, pencabutan hak labuh terhadap THC itu pun, dilakukan oleh Dirjen PPI Kemkominfo pada tanggal 24 Januari 2014. Hal itu pun, dipertegas dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen PPI dengan nomor B-68/KOMINFO/DJPPI/01/2014. Dari paparan yang dilakukan itu pun, diketahui Sacova ini mulai merintis di Tarempa sekitar tahun 2002, dan mulai eksis beroperasi sekitar tahun 2006 sampai sekarang.‎

Editor: Dardani