5 Kali Dapat WTP Berturut-turut, Kepri Raih Penghargaan dari Menteri Keuangan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kepri kembali memperoleh pengharagaan sebagai provinsi yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut terhitung sejak anggaran 2013.

Penghargaan diterima Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, yang disejalankan dengan pelaksanaan Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan 2018, di Gedung Danapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Didampingi sekretaris Daerah, TS Arif Fadillah, Gubernur Nurdin Basirun mengatakan, opini WTP hasil pemeriksaan BPK pada APBD Kepri, bukanlah yang terakhir sistem pengelolaan keuangan.

"Ini adalah garis star agar semua pihak menggunakan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Nurdin.

Nurdin juga menegaskan, tiap uang yang ada harus dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaanya harus efektif, efisiensi sehingga memberikan kualitas terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sering saya jelaskan ke TPAD, Pak Sekda dan Kepala Bappeda agar mengunakan keuangan ini betul-betul dapat dirasa masyarakat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Semua harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Nurdin, usai menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ke depan kata Nurdin, program-program yang tak memberi manfaat untuk masyarakat harus tak dilaksanakan lagi. Harus banyak kegiatan yang memberi daya dongkrak bagi peningkatan investasi.

"Pembangunan infrastruktur salah satu daya dongkrat untuk semakin menarik minat investor masuk. Itu salah satu fokus kita," kata Nurdin.

Nurdin menyatakan, mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN dan seluruh pegawai Pemprov Kepri. Apalagi tim yang telah bekerja keras mempertahankan raihan opini WTP yang berturut-turut.

Tahun ini, penghargaan itu diberikan kepada delapan provinsi. Selain Kepri, ada Jogjakarta, Sumatera Barat, Gorontalo dan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peningkatan capaian opini WTP juga harus diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keuangan tersebut.

Menurut Sri, laporan keuangan jangan hanya disimpan di lemari, tetapi informasinya juga harus dimanfaatkan dalam perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Sri mengatakan, indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik. Semua harus punya korelasi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Menurut Sri, banyak yang makin meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dia memberi apresiasi kepada Kementeria/Lembaga dan Pemerintah Daerah yeng mendapat opini terbaik. "Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata keloka keuangan negara. Semua terus meningkatkan transparansi akubtabilitas dan pertanggungjawaban keuangan publik," kata Sri.

Menurut Menkeu, dari delapan provinsi itu, banyak aspek yang diukur kinerjanya. Seperti dari sisi pertumbuhan ekonomi, rata-rata dari delapan provinsi ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian juga dengan pengangguran, rata-rata dari delapan provinsi ini lebih rendah dari pemgangguran nasional. Jika nasional 5,88, rata-rata dari delapan provinsi ini hanya 5,22.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata delapan provinsi ini sebesar 69,86 lebih tinggi dari nasional yang hanya 69,55. Malah untuk IPM, Kepri sendiri berada di posisi nomor satu untuk Sumatera dan nomor empat se-Indonesia.

Editor: Gokli

---