Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemprov Kepri Berjuang Dapat Izin Impor Beras
Oleh : Redaksi
Rabu | 21-03-2018 | 10:16 WIB
burhanuddin-kepri.jpg
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, Burhanuddin. (Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang hanya sekitar 5% daratan, sangat tergantung dengan pasokan bahan pokok, seperti beras, dari luar. Hingga saat ini, Kepri masih kekurangan pasokan beras 4 ribu ton per bulan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Untuk total kebutuhan beras di Kepri mencapai 13-14 ribu ton perbulannya, sementara pasokan yang ada hanya sekitar 9 ribu ton. Menyikapi kekurangan beras ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, tengah berjuang untuk mendapatkan izin impor dari pemerintah pusat.

"Kepri saat ini kebutuhan beras per bulan 13 ribu ton lebih. Kita hitung saja perkiraan 14 ribu ton per bulan. Saat ini kemampuan memenuhi baru 9.000 ton per bulan. Jadi masih ada lebih empat ribu ton kekurangan. Itu yang kita minta agar bisa impor," kata Burhanuddin, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, Senin (19/3/2018).

Permintaan izin impor tersebut telah disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat dialog di Batam, Kamis (8/2/2018) lalu. "Saat itu saya sampaikan Kepri ini tidak bisa diperlakukan standar seperti kebijakan tata kelola perdagangan saat ini. Kepri perlu diperlakukan khusus," ujar Burhanuddin.

Saat ini, bahan kebutuhan pokok Kepri disuplai oleh 10 provinsi lain. Jika ada kendala di daerah produsen maupun kendala cuaca saat pengiriman, maka masyarakat Kepri akan kesulitan.

"Kalau kurang satu stok bahan pokok saja, kita tidak makan. Apalagi daerah kita perbatasan harus ada sikap politik untuk mengatur Kepri," katanya.

Ia juga menyampaikan pada Komisi VI DPR RI, bahwa Permendag nomor 57 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi sulit diberlakukan di Kepri. Karena daerah ini terdiri dari sekitar 2.500 pulau termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Tidak mungkin harga di Anambas kita samakan dengan di Tanjungpinang dan Batam," sebutnya.

Untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pokok maupun mengontrol harga, Pemprov Kepri telah meminta Bulog membuka kantor di Kepri, yang selama ini masih bergabung dengan Riau.

"Pelan-pelan kita kendalikan harga," ujarnya sembari menyampaikan akan rutin mengunjungi gudang-gudang dan para agen bahan pokok di seluruh Kepri.

Editor: Gokli