Photo : dok. pribadi

Valdes Junianto

OPINI

Kembali ke Titik Nol

RABU, 03-03-2010 17:01

Oleh : Valdes Junianto *)

BESOKNYA kabar penahanan Ismeth Abdullah (IA) memang menjadi berita empuk di sejumlah media. Rata-rata menempatkannya di halaman pertama. Wajar saja IA adalah kepala daerah kesekian yang ditangkap KPK dalam kasus Damkar. Sebelumnya ada Danny Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat) dan Abdillah (mantan Wali Kota Medan).

Penangkapan kepala daerah oleh KPK dalam soal Damkar jelas bukan kasus baru. Kalau mau dihitung sudah belasan pejabat dan kepala daerah ditahan lembaga superbodi ini dalam proyek yang melibatkan pengusaha Hengky Samuel.

Selain menjadi rekanan pengadaan Damkar di Badan Otorita Batam- yang akhirnya menjerumuskan IA- Hengky menjalankan proyek serupa di sejumlah daerah, antara lain Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat. Kemudian Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Boolang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari, Kota Medan, dan Kota Makasar.

Sebetulnya tak ada hal yang menarik dibalik penahanan IA selain bahwa eksekusi ini dilakukan menjelang Pilkada Gubernur di Provinsi Kepri. Bagi masyarakat luar Kepri, IA boleh jadi sebatas kepala daerah. Pemaknaan atas dinamika politik yang ada barangkali tidak mereka pahami. Sebaliknya penahanan ini ibarat ''guntur di siang hari'' bagi masyarakat Kepri. Banyak yang merasa plong, tapi mungkin tak sedikit yang merasa bagai ''ayam kehilangan induk''.

Di wilayah, yang menurut saya, adalah salah satu daerah yang memiliki dinamika politik paling tinggi di Indonesia ini membuat seluruh konstantasi politik yang ada kembali ke titik nol. Back to Zero Point. Dalam konteks pemahaman masyarakat melek-politik di Kepri, IA bukan sekadar kepala daerah. Dia juga amat piawai memainkan dinamika politik yang begitu fluktuatif dan dinamis.

Dia bertumbuh dari seorang birokrat menjadi pemain paling lentur di dunia politik. Beberapa kawan yang mengabdikan dirinya di kampus mengingatkan saya bahwa level politik yang dimilikinya adalah politisi sekelas Akbar Tandjung (AT).

IA dan AT sama-sama pernah memimpin organisasi kader HMI dalam periode berbeda. Begitupun tak semua organisatoris yang punya kemampuan politik seperti dirinya. IA adalah pribadi yang talented. Dia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi yang tersublimasi dalam kemampuan membaca peta politik, memberdayakan seluruh elemen menjadi kekuatan yang terpusat pada dirinya, menjadi pembujuk bagi orang lain, serta memiliki kemampuan fisik- sebagai pemimpin daerah sekaligus politisi- yang nyaris tak kenal lelah. Ya, anggap saja faktor kebetulan apabila saya punya pengalaman jurnalistik yang merangkai ketiga hal tersebut.

Pertama, kemampuan membaca peta politik itu saya pahami dalam satu perjalanan jurnalistik saat meliput gempa di Yogyakarta pada 2006 silam.

Liputan yang cukup melelahkan selama dua pekan itu berujung dengan kedatangan IA yang membawa lengkap seluruh komponen pemerintahan di Provinsi Kepri. Dari mulai Ketua DPRD Provinsi Nur Syafriadi, seluruh Bupati/Wali Kota, hingga Ketua DPRD Kabupaten/Kota ikut dalam rombongan menyampaikan bantuan kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Saking penasarannya terhadap momentum itu, saya masih menyimpan foto bersama yang ''unik'' itu selepas rombongan bertemu Sri Sultan. Pertemuan yang saya juluki ''IA full team'' itu baru menemukan jawabnya bertahun-tahun kemudian saat Sultan mendeklarasikan dirinya maju di Pilpres 2009.

Kedua, dalam perjalanan jurnalistik lainnya saya sempat melihat IA yang- entah kebetulan atau tidak- dalam perjalanan dinasnya sebagai Pjs Gubernur menyinggahi kediaman Muhammad Sani. Bupati Karimun yang kelak menjadi sekodannya di pemerintahan. Seingat saya tak ada perjalanan tugas khusus waktu itu di sana. IA sekadar mampir shalat Isya. Dia mencicipi masakan yang disajikan keluarga Sani. Berulangkali pula dia memuji kelezatan masakan khas setempat tersebut. Dan, sesi terakhir yang menyentuh hati adalah saat dia menggendong cucu kesayangan Sani yang kala itu belum berusia setahun. Dia mencandainya bagai darah daging sendiri, mencium keningnya, dan meminta orang-orang mengabadikan kemesraan keduanya.

Kisah lainnya adalah saat IA betul-betul datang ke kamar tokoh Perpat Saparuddin Muda di rumahnya di daerah Bengkong. Saparuddin yang sedari pagi menunggu kedatangan IA untuk ditepungtawari sebelum maju di Pilkada pertama tahun 2005, ngambek lantaran IA datang terlambat. Toh tanpa tedeng aling-aling, IA mendatangi rumah Saparuddin, mengetuk pintu kamarnya sembari berulangkali meminta maaf atas keterlambatannya dari balik pintu yang tertutup. Saparuddin yang saking jengkelnya sempat membuka seluruh jubah dan atribut panglima-nya perlahan-lahan luruh juga. Acara yang sempat dihentikan akhirnya dilanjutkan kembali atas perintah sang panglima.

Hal ketiga yang saya pikir adalah terpenting adalah seluruh kemampuan itu diimbangi IA dengan kekuatan fisik yang prima. Dalam perjalanan dinasnya sebagai Pjs Gubernur, dia sempat meresmikan Kantor Bupati Natuna yang terletak di puncak sebuah bukit. Demi meresmikan kantor yang arsitekturnya mirip white house itu IA harus menempuh perjalanan ratusan kilometer lewat udara dan darat.

Dari Batam, rombongan menumpang pesawat baling-baling (propeller) dengan seat yang terbatas. Seingat saya hanya tujuh orang di dalam pesawat itu, termasuk protokoler dan ajudan. Di dalam pesawat yang menggunakan pelindung telinga (headphone) saking bisingnya mesin di dalam kabin, IA tampak santai saja dalam kondisi cuaca yang tidak ramah dan turbulensi yang kuat. Saat mendarat di Bandara Natuna, saya, Surya Makmur Nasution (waktu itu wartawan Kompas), dan Ketua DPRD Nur Syafriadi saling bercerita soal ketegangan di pesawat.

''Tapi saya lihat beliau kok tenang-tenang saja, ya!'' ucap Nur kala itu. Dalam kesempatan lain IA sebagai Pjs Gubernur juga rutin menyambangi daerah-daerah terpencil. Malah dalam perjalanan kampanye ke Natuna, IA harus menempuh tiga jalur sekaligus untuk masuk sejumlah lokasi. Berangkat pagi menumpang pesawat propeller, dilanjutkan speed boat, dan naik ojek karena jalan yang sempit dan terjal. Seluruh aktivitas itu dilakukan dari pagi hingga menjelang malam hari.

***
BAGI saya tentunya apa yang dilakukan IA itu adalah polarisasi kekuatannya dalam ''menaklukkan'' Kepri yang begitu amat-rumit untuk dipahami. Mereka yang sempat tinggal di daerah ini pasti mahfum atas dinamika politik di sini yang begitu keras dan tajam.

Gerakan politik massa begitu mendominasi di segala level. Isu kecil menjadi besar dan kadang disodorkan menjadi santapan media yang memiliki banyak pemikir matang dan ''dadakan'' sebagai narasumber gratisan. Isu dilawan isu. Kelompok yang satu berhadapan diametral dengan kelompok lain. DPRD yang terpecah atas kelompok pro-IA dan anti-IA yang membuat polarisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Konflik KPUD Kota dan Provinsi yang berawal dari sikap saling tidak percaya juga menjadi cermin atas dinamika politik yang tajam tersebut. Tak usah jauh-jauh, urusan penentuan titik lokasi ibukota provinsi di Tanjung Pinang pun menjadi polemik yang menghabiskan energi dan menguras halaman surat kabar lokal selama berbulan-bulan. Kepri memang bukan barang mudah untuk ditaklukkan.

Tragedi ''jatuhnya'' IA saat dia berkeinginan maju kedua kalinya adalah juga cermin lain atas alotnya permainan politik di Kepri. Saya menganalogikannya dengan penahanan Wali Kota Medan Abdillah menjelang Pilgub di Sumatera Utara atas kasus yang sama. Abdillah adalah kandidat kuat yang sulit ditaklukkan pasangan yang lain jika dia maju di perhelatan Pilgubsu. Konon kabarnya sejumlah kandidat ''bersekutu'' untuk menjegalnya.

Maka, atas situasi politik terbaru di Kepri ini siapa kira-kira yang berhasil menggantikan IA di periode lima tahun ke depan? Berakar dari kapabilitas dalam penguasaan dinamika, seperti apa kira-kira mapping perpolitikan di Kepri pasca-IA? Profil siapa yang mendekati IA yang berhasil ‘’menaklukkan’’ Kepri di Pilkada pertama lima tahun silam? Dari perburuan informasi dari sejumlah teman, saya mencatat ada tiga pasangan yang bakal maju di Pilkada tahun ini.

Ada Muhammad Sani dan Suryo Respationo, Aida Ismeth dan Eddy Wijaya, Huzrin Hood, dan Nyat Kadir yang keduanya belum ketahuan berpasangan dengan siapa. Kabar terakhir yang saya terima adalah ''dielus-elusnya'' Ketua OB yang juga Ketua BP Kawasan, Mustofa Widjaja, untuk ikut bertarung.

M Sani dan Aida jelas diketahui berasal dari lingkungan kekuasaan pemerintahan. Sementara Nyat Kadir pernah menjabat sebagai Walikota Batam dan Huzrin yang mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) adalah juga tokoh pembentukan Provinsi Kepri.

Selain Aida Ismeth (AI), Nyat Kadir dan Suryo Respationo diprediksi memiliki dukungan politik yang besar di Batam. Pertimbangan ini pula barangkali yang membuat AI menggandeng Eddy Wijaya yang masih menjabat Sekdaprov Kepri itu, untuk mendulang dukungan di Tanjungpinang dan Bintan, yang memiliki persentase pemilih tertinggi setelah Batam. AI juga sadar bahwa dirinya berasal dari kalangan non-Melayu yang merupakan isu maha-penting di tengah kerasnya dukungan dan impian masyarakat agar Kepri dipimpin oleh ''anak dari bumi sendiri''. AI memang harus bekerja keras memenangkan Pilkada, selain kemampuan mengelola dinamika, AI berada di pusaran isu gender yang masih sulit menerima perempuan sebagai pemimpin.

Partai berbasis massa kuat dan militan seperti PKS dipastikan sulit menerimanya. Transfer kekuatan IA ke AI juga tak bisa diandalkan secara utuh. Selama ini AI memang punya kawan-kawan  pendukung di DPD dan bila dioptimalkan setengah kekuatan politisi di DPRD Provinsi yang menaungi sejumlah daerah pemilihan sebetulnya bisa dijadikan modal awal. Kemenangannya dua kali untuk duduk di kursi DPD adalah juga sumber modal lainnya. Tapi saya pikir itu belum bisa dijadikan modal utuh karena seluruh ''kemenangan'' politik itu digerakkan atas ''campur-tangan'' IA. Dalam konteks ini pula saya masih ragu apakah AI punya pengaruh dan kemampuan sehebat IA, minimal setengah dari yang dimiliki oleh suaminya.

Kendati AI didukung partai besar seperti Golkar, namun kekuatan partai bukan jaminan atas penggalangan kekuatan. Terbukti kekalahan Dhani Ismeth di Pemilu adalah simbol tidak ada korelasi antara IA secara pribadi dengan keluarganya sekalipun. Kemenangan AI di DPD boleh dibilang adalah kemenangan atas pekerjannya selama lima tahun di DPD. Basis massa terbesarnya jelas adalah perempuan. Tim yang akan bekerja di belakang AI adalah tim yang juga bekerja dibalik kemenangan IA di Pilkada pertama lima tahun silam. Namun tim itu umumnya bergerak setelah mendapatkan ''perintah'' dari IA. Jadi tim-tim itu lebih banyak bekerja secara teknis dengan think tank yang sesungguhnya adalah IA.

Saya tidak pesimistis modal kekuatan IA yang telanjur tunak di DPRD, parpol, dan kelompok-kelompok kepentingan bukan tidak bisa digerakkan IA untuk mendorong istrinya. Hanya saja sejumlah kendala akan terjadi. Dalam praktik sehari-hari, selama ini sebagian besar dari komponen itu tak pernah bersentuhan langsung dengan AI, tidak paham cara AI mengelola konflik, dan belum yakin kemampuan AI memahami aspirasi mereka. Dan yang pasti, AI bukan Megawati yang menjadi ''ibunda'' dari seluruh kader PDI-P.

Mampukah AI mendapatkan transfer kekuatan dari IA dalam proses Pilkada ini? Saya sendiri tak terlalu yakin. Kelompok kekuatan ''binaan'' IA kemungkinan besar terpecah dalam berbagai arus atau sebaliknya safety player dengan bermain di banyak kaki karena tidak memiliki political chemistry dengan AI. Kekuatan lain yang melemahkan adalah kesulitannya menggandeng Partai Demokrat sebagai ''simbol'' meminta restu dari ''pusat''. Bagaimanapun partai ini adalah partai pemenang di Pemilu 2009 lalu.  

Di balik ini, kalau pasti adanya, Eddy Wijaya adalah pilihan tepat bagi AI. Siapapun mahfum lelaki yang masih menjabat Sekdaprov ini juga adalah orang yang di-create oleh IA. Meski latar belakangnya murni birokrat, namun ia banyak dikenal kalangan politisi. Hal lain yang bisa diterima logika, Eddy Wijaya adalah putra Melayu dan punya popularitas luas terutama di kalangannya.

Sementara, Muhammad Sani yang pernah menjabat sebagai Bupati Karimun memiliki pengaruh yang besar di daerah tersebut dan beberapa daerah lainnya setelah menjabat wakil gubernur. Meskipun pada Pilkada pertama lima tahun silam justru Karimun mengalami kekalahan dari pasangan Nyat Kadir-Suryo Respationo, toh pengaruh Sani atas daerah ini masih sangat kuat. Majunya Sani menjadi simbol atas impian masyarakat Kepri memiliki pemimpin dari putra lokal. Tapi sanggupkah Sani mengemban tanggungjawab itu di usianya yang ke 73 tahun? Jika terpilih dia mungkin gubernur tertua di Indonesia saat ini.

Dengan medan yang begitu luas dan jarak tempuh yang saling berjauhan jelas Sani mengalami hambatan usia untuk ikut mengelola daerah. Kemampuan fisik dan daya pikir pasti akan turun seiiring meningkatnya umur manusia. Sani mungkin tengah mengalaminya. Dan, orang-orang yang logis berpikir justru melihat ini adalah persoalan besar di tengah dinamika pemerintahan menjadikan Kepri sebagai wilayah paling maju dengan modal kekayaan alam yang berlimpah ruah. Disamping Sani memang ada Suryo.

Namun kapabilitasnya belum teruji dalam memimpin daerah. Suryo sekadar dikenal di Batam dan berasal dari kalangan Jawa yang dominan tinggal di Batam. Ekslusivitas hidupnya yang berada di lingkungan kelompok Jawa justru menyangsikan orang lain atas kemampuannya beradaptasi dengan kelompok lain. Dalam tangan Suryo memang ada PDI-P. Tapi partai ini tak punya orang-orang militan lagi. Di tingkat lokal, partai ini tak lagi cermin partai wong cilik, tapi tak lebih sekadar partai yang ''hidup'' saat Pemilu saja.

Paling menarik ditelaah adalah kehadiran ''kuda hitam'' Mustofa Widjaja di kancah Pilkada. Beredar kabar bahwa dia adalah orang paling ''dicari'' Partai Demokrat. Man Most Wanted. Dia juga dielus-elus oleh ''Cikeas'' untuk melanjutkan FTZ di Kepri. Investor kabarnya paling nyaman jika ada orang lain yang punya kapabilitas sebagai pemikir yang terpilih. IA boleh jadi pribadi yang lengkap, tapi Mustofa setidaknya bisa melanjutkan pemikiran IA dari proyeksi FTZ ke depan. Selain itu, jangan lupa, faktor komprador yang berafiliasi ke Singapura, adalah komponen penting yang harus disisipkan di Pilkada Kepri.

Para pemodal jelas tidak ingin memiliki pemimpin yang tidak visioner dalam menjalankan kebijakan industri. Saya tak ingin berpretensi soal apakah Mustofa adalah orang yang sangat diinginkan komprador. Toh dia jelas memiliki kapabilitas dan visi yang tak diragukan dalam mengelola wilayah kebijakan yang selama ini berhadapan langsung investor. Kekuatan komprador ini bisa saja memengaruhi pemerintah pusat dalam menentukan pilihan pemimpin untuk Provinsi Kepri. Investor juga memiliki pundi yang tak terbatas.

Dana memang menjadi kran maha-penting dalam perhelatan ini. Kemenangan di Pilkada juga ditentukan oleh manajemen kampanye moderen. SBY-Boediono saja punya 16 tim di Pilpres silam. Ada tim Bravo, macam-macam. Selain tim sukses yang bermain di wilayah politik dan ilmiah, masih ada tim ‘’bawah tanah’’ yang sulit terendus entah dimana keberadaannya. Ada pula tim riset yang memetakan data-data pendukung. Bagaimanapun teori kemenangan di Pilkada selalu ada tiga hal. Pertama, kemasan figur. Kedua, program kerja, dan terakhir kinerja mesin politik sebagai pendulang suara. Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius. Saya melihat Mustofa memang bukan politisi.

Dia mungkin saja tak cerdas mengelola konflik dan punya mesin politik. Tapi jangan lupa: Boediono menjadi orang nomor dua di republik ini justru karena tak pernah ''bergaul'' di dunia politik.(Opini/Btd)