Kasus Harbour Bay Dibawa ke Jakarta
KAMIS, 28-01-2010 13:52
BATAM- Tekanan terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) RI agar membatalkan izin operasional Pelabuhan Khusus Pariwisata (Pelsuspar) Harbour Bay terus berdatangan. Muaranya, Komisi I DPRD Kota Batam akan terbang ke Jakarta menemui Menhub Freddy Numberi meminta pembatalan pelabuhan kontroversi tersebut. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I Sukaryo, Senin (25/01/2010) yang ditemui di ruang kerjanya.Ditegaskannya, dalam waktu dekat, pihaknya segera menindaklanjuti secara langsung kasus Harbour Bay ke Departemen Perhubungan. "Dalam waktu dekat ini kita akan ke Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil hearing dengan perhubungan laut di Batam, bahwa masalah ini sudah sampai ke pusat," ujarnya.
Menurut Sukaryo, pihaknya tidak bisa menutup mata terhadap banyaknya desakan masyarakat dan LSM yang meminta operasional pelabuhan tersebut dihentikan. Apalagi, pihaknya telah menggelar hearing dengan menghadirkan berbagai pihak terkait. Kesimpulan hearing yang digelar, Komisi I DPRD menilai perlu menindaklanjuti kasus tersebut hingga Depatemen Perhubungan, sebagai pemberi izin.
Ia mengatakan, berdasarkan fakta hearing, disinyalir telah terjadi penyalahgunaan izin operasional oleh PT Citra Tritunas dalam mengelola pelabuhan khusus Harbour Bay. Sejatinya, sesuai perizinan, pelabuhan tersebut bersifat khusus pariwisata, nyatanya telah difungsikan sebagai pelabuhan umum. Karenanya, pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke pemerintah pusat.
"Kita akan terus follow up kasus ini, karena adanya dugaan penyalahgunaan izin operasional. Dan sebagaimana terungkap dalam hearing, pelabuhan Harbour Bay sudah pernah ditegur oleh Dirjen Perhubungan Laut," ujarnya.
Ketua Generasi Penerus dan Penyambung Lidah Rakyat (Genapdara) Thamrin juga menyoroti keberadaan pelabuhan tersebut. Menurutnya, sebagai pelabuhan khusus, Harbour Bay telah menyalahi aturan dan ketentuan seperti UU Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 69 Tahun 2001 dan Kepmenhub Nomor 55 Tahun 2002. Ia berjanji akan terus memperjuangkan secara hukum demi tercapainya keadilan.
Thamrin berpendapat, selain merugikan negara, Harbour Bay juga telah menyalahgunakan perizinan. Kepada Batam Today, ia menunjukkan beberapa bukti berupa copy tiket Harbour Bay serta berkas-berkas lain sebagai hasil temuan di lapangan. "Kita sudah mengantongi pelanggaran Harbour Bay, jadi kita meminta agar Harbour Bay ditindak dengan tegas.
Ia mendesak Komisi I DPRD Kota Batam agar serius menindaklanjuti temuan pelanggaran Harbour Bay yang terungkap dalam hearing. Ia mengingatkan legislatif untuk secepatnya bertindak tegas terhadap Harbour Bay. "Masalah ini sebenarnya sudah lama dan kita harapkan Komisi I segera mengeksekusi Harbour Bay," tuturnya.
Thamrin juga mempersoalkan uang yang dipungut sebesar $7 Sing. Ia mempertanyakan alokasi kutipan tersebut apakah dimakan sendiri oleh PT Citra Tritunas atau dibagi-bagi kepada oknum tertentu. "Kemana aliran uang yang dikutip sebesar 7 Dolar Singapura setiap harinya itu. Apakah uang itu disetor ke OB, atau masuk ke kantong para pejabat," kata Thamrin.
Pada hearing terakhir tentang Pelsuspar Harbour Bay, situasi sempat memanas. Harry Tomasoa, Ketua Solidaritas Pelaut Nusantara Batam (SPNB) tampak tak mampu menahan emosi ketika menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja aparat terkait. Sambil mengacung-acungkan dokumen yang dimiliki, Harry mendesak Komisi I DPRD Kota Batam agar mengusut kasus tersebut. Situasi memanas baru dapat teratasi setelah Basri Harun, yang memimpin hearing berjanji untuk menindaklanjuti laporan LSM. (tim)
(btm/Laporan Utama)
