BKD Bintan Lemah Pengawasan
Selama 2009, 14 PNS Langgar Disiplin
SENIN, 18-01-2010 19:15
BINTAN-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan mencatat selama 2009 sebanyak 14 pegawai negeri sipil (PNS) melanggar disiplin. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut antara lain tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, Tersandung kasus pidana hingga masuk bui, serta ada juga yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengenai Sanksi, telah di berikan sesuai dengan pelanggaran pidana yang dilakukan masing-masing PNS.Sekretaris BKD Bintan, Riono mengatakan, kendati banyak aturan yang ketat dan mengikat PNS itu, namun sampai saat ini, dirinya mengaku jika banyak PNS yang belum menunjukan kinerja yang baik sebagai mana yang di harapakan masyarakat.
"Banyak aturan yang mengikat PNS, seperti PP 30/1980 tentang sanksi bagi pelanggaran disiplin, namun masih ada yang membandel, oleh sebab itu tugas kita yang melakukan pembinaan,"kata Riono.
Sejumlah pegawai yang belum menunjukkan kinerja yang prima, dicontohkan Riono, seperti PNS yang mengabaikan tugas, dengan memilih duduk-duduk di kedai kopi saat jam kerja. Hanya, untuk memantau, Riono mengaku BKD tidak bisa dan kesulitan.
"Terus terang saja, kita tidak bisa memantau pegawai yang berjumlah 3400 orang bertugas di Bintan ini. Untuk itulah dilakukan pengawasan berjenjang, dengan memberikan wewenang kepada atasan dimana pegawai tersebut bertugas,"ujarnya.
Pengawasan berjenjang dimaksud, dilakukan oleh kepala dinas masing-masing yang langsung dapat mengawasi anak buahnya. Terkait tunjangan beban kerja yang didapatkan pegawai, Riono mengaku setuju jika diterapkan pemberian tunjangan berbasis prestasi.
"Karena tunjangan diberikan sesuai prestasi yang didapatkan pegawai bersangkutan, dan tidak serta merta, seluruh pegawai mendapat tunjangan yang sama sesuai golongannya, seperti dilakukan selama ini,"tegasnya.
Sebelum memberikan tunjangan, Tambah Riono, harus ada ukuran atau standar prestasi. Dan dalam pengukuran standar itumerupakan tugas dan wewenang dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (DPPKD) sebagai pemberi tunjangan.
"Saya sendiri kalau harus dicabut tunjangan tak masalah. Saya siap terima itu,"tambah Riono, sembari mengatakan tunjangan yang didapatkan sebagai sekretaris BKD mendapatkan Rp4,8 juta perbulan.
Riono kembali menegaskan, sebagai sekretaris BKD, ia merasa sudah melakukan tugas secara maksimal. Apalagi, tugasnya tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat.
"Tapi, kalau di kelurahan atau kecamatan yang langsung melayani masyarakat, ya itu masyarakat yang menilai," paparnya.
DPRD Panggil BKD
Sementara itu, Komisi I DPRD Bintan akan memberi perhatian terhadap kinerja pegawai yang dinilai tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan. Dalam waktu dekat, komisi yang menangani persolan pemerintahan ini akan mengundang kembali BKD untuk membicarakan kinerja dan pemberian tunjangan itu.
Ketua Komisi I, Manimpo Simamora mengatakan, pemberian tunjangan seperti yang dilakukan selama ini memang tidak memacu PNS untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Untuk perlu dikembalikan fungsi awal tunjangan itu, yakni pemberian tunjangan berbasis prestasi.
"Iya, kita sudah menekankan dari awal pemberian tunjangan berbasis prestasi. Tapi BKD tidak punya standar ukuran berprestasi itu," kata Manimpo.
"BKD harus punya standar prestasi kerja.. Apakah pegawai bersangkutan aktif dan produktif atau tidak, dari dasar itulah tunjangan diberikan," tambah legislator asal Partai Amanat Nasional itu.(tpi/btd)
