PKP

IJTI Kecam Oknum Polisi Ancam Wartawan untuk Lindungi Penambangan Pasir Illegal

12-11-2010 | 09:50 WIB

Batamtoday, Karimun - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengecam ancaman oknum polisi berinisial AL terhadap wartawan Metro TV Syahid Busthomy yang meliput lokasi penambangan pasir darat di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Rabu pekan ini.

DPRD Lingga Datangi Kemenhut dan ESDM Laporkan Soal Maraknya Tambang Liar di Lingga

04-11-2010 | 11:45 WIB

Batamtoday, Jakarta - DPRD Lingga mempersoalkan maraknya ijin usaha pertambangan (IUP) bouksit , biji timah dan biji besi di kawasan hutan. Para pengusaha yang mengantongi IUP itu tidak mengajukan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian milian rupiah dari sektor pajak kehutanan dan pertambangan.

Dianggap Rusak Lingkungan, JATAM dan Wahli Desak Ijin Tambang Dicabut

01-11-2010 | 07:44 WIB

Batamtoday, Jakarta-Daya rusak tambang terhadap lingkungan hidup tak akan pernah terpulihkan dan akan meninggalkan warisan bencana yang tak ternilai. Untuk itu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak agar pemerintah segera menghentikan pemberian dan juga membatalkan pemberian ijin tambang.

DPR Persoalkan Rekening QQ Daria

22-10-2010 | 10:52 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan, Harry Azhar Azis, mengatakan, Bupati Lingga Daria harus segera menyetorkan fee 5 Dollar AS yang didapat dari penerbitan setiap hektar ijin kuasa penambangan (KP) di Lingga, yang disetorkan ke rekening perusahaan QQ Daria.

Kwitansi Fiktif Dana Bansos Batam Beredar Luas

04-10-2010 | 21:22 WIB

Batam-Satu-persatu bukti kebocoran dana Batuan Sosial (Bansos) Pemko Batam beredar luas di tengah masyarakat. Bahkan, bukti yang terakhir di terima Batamtoday, pelaku yang terlibat dalam "penilepan" dana Bansos ini mencatut beberapa nama masjid, yang ketika ditelusuri tidak bisa dipertanggung jawabkan keberadaanya.

Ketua DPR: Lemahnya Koordinasi dengan Pemerintah Hambat Program Legislasi

03-10-2010 | 19:09 WIB

Jakarta-Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kendala dalam menyusun RUU tidak hanya dipengaruhi dari sisi kinerja DPR semata, tetapi juga faktor persoalan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah.