Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Bagi Fraksi Golkar, Transparansi Pemko Tanjungpinang Belum Cukup
Oleh : Habibie Khasim
Selasa | 24-10-2017 | 10:02 WIB
Ade-Angga2.gif Honda-Batam

PKP Developer

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, menyampaikan laporan tentang salah satu Ranperda yang dibahas bersama Pemko Tanjungpinang (Foto: Habibie Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Senin (23/10/2017), mengadakan rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun 2017 dan Ranperda tentang Penanggulangan Kebakaran.

Terkhusus untuk Ranperda tentang APBD Perubahan Kota Tanjungpinang tahun 2017, pandangan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) sedikit kritis. Di mana, Fraksi Golkar memberikan penekanan agar Pemko Tanjungpinang, khususnya tim TAPD, agar transparan di setiap anggaran penerimaan yang didapat Pemko.

Utamanya anggaran penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Transparansi yang selalu dihembuskan oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, diyakini belum cukup bagi fraksi berlambang pohon beringin ini.

"Biasanya anggaran bantuan dan lain-lain dari pusat dan provinsi itu selalu berubah di pertengahan jalan. Umumnya bertambah. Dan informasi sejenis ini yang kami harap diinformasikan Pemko agar transparan," tutur perwakilan Fraksi Golkar, Simon Awantoko, ditemui usai paripurna.

Dalam pembacaan pandangan Fraksi Golkar, disampaikan catatan kepada Pemko Tanjungpinang agar memegang teguh prinsip transparansi, khususnya dalam setiap penerimaan dan pengeluarn PAD dan APBN. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber penerimaan, tak menimbulkan kesan penerimaan yang disembunyikan.

"Yang kami inginkan adanya laporan mengenai dana tambahan itu, ke mana alokasinya. Ini penting untuk kita ketahui, sehingga benar transparansi itu ada," tegas Simon.

Simon mengatakan, hal ini dikemukakan oleh Fraksi Golkar bukan tanpa alasan. Menurut dia, ada beberapa hal yang ganjil terkait PAD dan dana dari APBN yang turun ke Kota Tanjungpinang. Inilah yang diinginkan oleh Partai Golkar, yaitu jawaban serta transparansi yang benar-benar "benar" dari Pemko Tanjungpinang.

Rapat Paripurna kali ini, tampak Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, menyampaikan laporan tentang salah satu Ranperda yang dibahas bersama Pemko Tanjungpinang.

Editor: Udin