Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ada 2 Jenderal di BP Batam, Mereka Harus Lepas Jabatan
Oleh : Irwan Hirzal
Jumat | 20-10-2017 | 19:26 WIB
Ketua-DPRD-Batam.gif Honda-Batam

PKP Developer

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (Foto: Irwan Hirzal)

BATAMTODAY.COM, Batam - Menko Perekonomian Darmin Nasution telah melantik jajaran pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, mulai Kepala BP Batam yang dijabat Lukita Dinarsyah Tuwo dan para Deputi, sebagai pejabat baru mengantikan Hatanto Cs.

Namun, dari 6 nama pimpinan baru BP Batam, 1 orang tertunda pelantikanya, yakni Mayjen TNI Eko Budi Supriyanto. Mayjen TNI Eko Budi Supriyanto tertunda pelantikanya sebagai Deputi bidang pengusahaan sarana lainnya, lantaran masih menunggu izin dari Panglima TNI.

Dan apabil Eko tetap dilantik, maka di struktur di BP Batam ada 2 orang jenderal aktif. Karena selain Eko, ada Brigjen Pol Bambang Purwanto, yang menjabat sebagai Deputi bidang Pelayanan Umum BP Batam.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan, untuk menduduki jabatan sipil seperti deputi di BP Batam, keduanya harus mundur dari anggota TNI/Polri. Hal itu sesuai PP 11/2017 tentang manejemen PNS yang merupakan turunan dari UU Aparatur Sipil Negri (ASN).

"Yang pertama, selamat datang dulu bagi para pejabat BP Batam yang baru. Kalau tidak salah ada aturan TNI/Pori tidak boleh rangkap jabatan sebagai sipil. Harus ke luar dulu," ujar Nuryanto, Jumat (20/10/2017).

Nuryanto menjelaskan, siapapun yang menjabat di BP Batam dengan ketentuan aturan dan UU yang berlaku, maka tidak ada permasalahan. Untuk 2 jenderal aktif yang mengisi Deputi 4 dan 5, harus melepas dinasi dari TNI/Polri terlebih dahulu, sebelum menduduki jabatan sipil.

"Tidak boleh doubel jabatan. Siapapun yang mengisi kursi BP Batam, sepanjang tidak berbenturan dengan aturan dan UU tidak ada permasalahan," katanya.

Nuryanto juga berharap, dengan adanya 2 jenderal di BP Batam, hubungan komunikasi dan kordinasi yang baik dengan seluruh pihak, pemerintah, pengusaha dan masyarakat dapat terjalin.

"Saya pikir permasalahan Batam ada solusinya. Tentunya kami berharap, hubungan antara pemerintahan di Batam bisa diperbaiki. Jangan sampai terulang kembali hubungan kerja yang buruk," pungkasnya.

Editor: Udin