Dianggap Kuras Energi dan Timbulkan Biaya Tambahan

Hardi Kritik Pelepasan Calon Jamaah Haji oleh Bupati dan Walikota

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengkritik pelaksanaan prosesi calon jamaah haji dari setiap kabupaten atau kota oleh Bupati dan Walikota ibukota provinsi selama ini dinilai telah menguras energi para jamaah.

"Di samping menguras energi, juga ditemukan adanya tambahan biaya untuk perjalanan dari desa atau kampungnya ke embarkasi pemberangkatan haji," kata Hardi dalam Dialog Kenegaraan DPD RI dengan tema "Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Menurut Hardi, selama ini jemaah dibebankan biaya tambahan untuk sampai ke embarkasi haji masing-masing, diluar biaya haji yang telah disetor dan dilunasi oleh para jemaah haji.

"Jadi ada tambahan biaya haji dari kabupaten menuju masing-masing embarkasi haji yang harus dibayar oleh calon haji," ungkapnya.

Sebelum diberangkatkan ke embarkasi haji lanjutnya, semua calon jamaah haji juga harus mengikuti prosesi pelepasan calon jamaah haji oleh kepala daerah setempat dan nanti juga dilakukan prosesi pelepasan oleh gubernur. "Acara ini sangat melelahkan mereka," tegas dia.

Dari pada menggelar prosesi pelepasan calon jamaah haji, Hardi mengusulkan agar diperbanyak materi manasik haji di masing-masing kelompok haji dengan materi yang secara langsung bisa menunjang kelancaran calon jamaah haji.

Misalnya usul dia, para calon jamaah juga diberi materi atau simulasi naik pesawat yang cukup lama dan pengenalan terhadap kota-kota besar di Arab Saudi yang nanti dilalui atau disinggahi oleh para calon jamaah haji.

Senator asal Provinsi Kepulauan Riau ini menyarankan agar Indonesia belajar kepada Malaysia untuk penambahan materi manasik haji.

"Malaysia, para calon jamaah haji wajib lolos sertifikasi manasik. Ini perlu dicontoh," kata Anggota Komite III DPD RI ini.

Hardi menilai penyelenggaraan ibadah haji selama ini masih banyak persoalan, mulai keberangkatan, pelaksaanan beribadah di tanah suci sampai kepulangannya ke tanah air.

Karena itu, pelaksanaan manasik atau bimbingan ibadah haji harus dioptimalkan, sehingga pelaksanaan ibadah haji di lapangan terjaga kualitasnya.

"Mayoritas jamaah haji berasal dari kampung, terjadi proses migrasi ke kota, naik pesawat ke tanah suci ini perjalanan yang tidak mudah. Karena itu, manasik haji bukan saja menekankan pada proses ibadah, tapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan," katanya.

Hardi mengungkapkan, banyak jamaah haji yang mengalami depresi, karena tidak bisa bekelompok dengan orang lain. Baik saat di pemondokan, di pesawat di tanah suci sampai kepulangannya ke Indonesia. "Apalagi mereka belum memahami situasi Makkah dan Madinah," ujarnya.

Hardi menambahkan, masalah lain adalah persoalan transportasi, akomodasi, cuaca yang panas, usia yang tua dan sebagainya.

"Akibatnya masih banyak jamaah haji yang tersesat. Jadi, manasik haji harus ditingkatkan. Apalagi daftar tunggu (waiting list) antara 20 hingga 30 tahun. Waktu menunggu itulah bisa dimanfaatkan untuk bimbingan manasik haji dengan baik," katanya.

Ia juga berharap agar Kementerian Agama membangun toilet lebih banyak dan lebih bersih, sehingga jamaah haji tidak harus antrean panjang untuk membuat air kecil maupun air besar.

"Untuk itu pula jamaah haji bisa makan dan minum saat haus, sehingga tidak mengalami dehidrasi dan kematian. Seperti yang terjadi saat wukuf di Arafah pada musim haji tahun ini," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid juga mengatakan, hal yang sama. Sodik sependapat agar kualitas manasik haji ditingkatkan agar para jamaah haji tidak kesulitan di Makkah dan Madinah.

"Mau pakai ONH Plus sumber masalahnya kembali pada jamaah haji sendiri ketika pelaksanaan haji. Banyak biro haji yang tidak memenuhi janjinya untuk meningkatkan kualitas jamaah haji," kata Sodik, politisi Partai Gerindra ini.

Ketua Rabithat Haji Indonesia Ade Marfudin beharap agar penyelenggaraan ibadah haji itu tak terkait dengan angka-angka saja yang harus dibayarkan jamaah, tapi pelaksanaan ibadahnya juga harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Misalnya petugas haji tidak asal cabut dan setiap tahun berganti.

"Petugas itu harus profesional, sehingga tak perlu ikut menunaikan ibadah haji. Seperti di Malaysia, petugas haji itu bisa dikontrak sampai tiga tahun," kata Ade.

Editor: Surya

---