Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rusak Program Kesehatan, Bupati Bintan Pecat Pegawai RSUD Bintan
Oleh : Harjo
Jumat | 22-09-2017 | 16:15 WIB
Apri-Sujadi4.gif Honda-Batam

PKP Developer

Bupati Apri Sujadi dan rombongan saat meninjau RSUD Bintan (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Menanggapi tewasnya seorang pasien, Rohaini (42) yang ditolak berobat karena persoalan administrasi di RSUD Bintan, Bupati Bintan Apri Sujadi, menegaskan bahwa apa yang terjadi di RSUD Bintan, jelas sudah merusak citra dan berbanding terbalik dengan program kesehatan yang telah dicanangkan Pemkab Bintan.

Sebab, hal tersebut sangat bertantangan dengan visi dan misi dalam program kesehatan Bintan di luar dari kewajiban serta tugas dari paramedis. Maka dengan terpaksa, dua honorer yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan pasien tewas, sudah diberikan sanksi berupa pemberhentian langsung.

Namun saat diminta nama dan jabatan para honorer yang sudah diberhentikan akibat telah melakukan kesalahan berat tersebut. Bupati Bintan, masih enggan menyebutkan indentitas honorer yang dimaksud.

"Kalau yang statusnya masih honorer sudah kita berhentikan, namun yang statusnya ASN, tentunya masih dalam proses sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Tetapi yang jelas, tetap sudah melakukan kelalaian berat," tegas Apri Sujadi kepada BATAMTODAY.COM di Mapolres Bintan, Jumat (22/9/2017).



Apri menegaskan, dengan adanya kejadian yang sangat memilukan yang dialami oleh pasien hingga tewas tersebut, harus menjadi pembelajaran bagi pelayanan RS, Puskesmas dan bidang pelayanan lainnya. Karena seluruh pegawai sudah diambil sumpah dan janjinya, sehingga harus menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengutamakan hati nurani.

"Salah satunya program kesehatan kita, sudah jelas bagi warga yang ber-KTP Bintan berobat gratis. Dari sisi lain, paramedis juga jelas dituntut mengutamakan pelayanan dan penyelamatan dan masalah administrasi menyusul," katanya.

Apri berharap, kejadian serupa hendaknya tidak terulang kembali di Bintan khususnya. Sebaliknya, seluruh elemen yang ada pun diharapkan untuk sama-sama melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua program pemerintah. Sehingga apa yang menjadi program, bisa benar-benar tepat sasaran dan tidak melenceng. Apalagi sampai ada yang melenceng, itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan.

"Artinya, apabila masih ada yang terbukti melakukan kesalahan, berarti sudah siap untuk menerima sanksi atas perbuatannya," tegasnya mengakhiri.

Editor: Udin