Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Enggan Tanggapi Permintaan Rotasi Kepala OPD
Oleh : Ismail
Kamis | 21-09-2017 | 15:14 WIB
Gubernur-Nurdin-new1.gif Honda-Batam

PKP Developer

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat diwawancara awak media. (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau enggan menanggapi masukan yang diberikan sejumlah Fraksi di DPRD mengenai evalusi secara objektif kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi Nota Keuangan RAPBD-P 2017, Selasa (19/9/2017) kemarin, Gubernur sama sekali tidak menyinggung soal evaluasi kinerja OPD dan rotasi yang diminta sejumlah Fraksi DPRD Kepri.

Dirinya memilih menanggapi serta mengikuti saran fraksi yang meminita efisiensi anggaran terhadap program yang memberatkan dan tidak berkaitan dengan peningkatan perekonomian. Selain itu, Gubernur dalam pidato hanya menjawab persoalan tentang nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri yang belum mampu menunjang peningkatan perekonomian serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"PT Pembangunan Kepri didirikan dimaksud untuk memenuhi serta meningkatkan perekonomian daerah serta menambah PAD. Namun, kita akui secara finansial BUMD belum bisa memenuhi kriteria tersebut," katanya dihadapan 28 anggota DPRD yang hadir saat itu.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyorot kinerja para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak optimal. ketidakoptimalan kinerja tersebut terbukti, dari masih rendahnya serapan APBD Kepri 2017.

"OPD harus mempunya program yang jelas, kinerja yang jelas dan pencapaian yang jelas untuk memajukan Provinsi Kepri," kata juru bicara Fraksi Golkar Raja Bakhtiar saat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Nota Kesepahaman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBD-P) Kepri, Senin (18/9/2017).

Ia menjelaskan, setiap OPD Provinsi Kepri harus memiliki target pencapaian yang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan begitu, para pimpinan OPD memiliki tangungjawab untuk mencapai target tersebut. Kendati demikian, dirinya juga meminta Gubernur agar objektif memberikan penilaian terhadap para Kepala OPD yang ada saat ini.

"Pimpinan OPD yang tidak serius kerja dan minim hasil sebauknya diberikan sanksi. Kami berharap demikia," tegasnya.

Hal senada juda disampaikan, juru bicara Fraksi Demokrat Plus, Hotman Hutapea. Menurutnya, ketidakoptimalan kinerja para Kepala OPD sangat berdampak besar bagi penyerapan APBD Kepri TA 2017. Terlebih, saat ini kondisi perekenomian Kepri mengalami keterpurukan. "Pak Gubernur bisa mengevaluasi kinerja para Kepala OPD," sambungnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak turut mengkritik kinerja para Kepala OPD terkait lemahnya serapan APBD 2017. Maklum saja, sudah masuk triwulan ketiga tahun 2017, serapan APBD Kepri belum mencapai 75 persen dari target. Dirinya pun meminta kepada Gubernur untuk segera melakukan evaluasi secara objektif terkait kinerja para Kepala OPD.

"Sesunggugnya, rotasi atau perpindahan pada OPD adalah hal yang biasa dilakukan Pemerintahan Provinsi. Oleh karena itu, kami meminta GUbernur segera melakukan evaluasi secara objektif kepada Pimpinan OPD," ungkap Jumaga.

Editor: Yudha