BPKP Kepri Soroti Persoalan Aset dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lingga

BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan ke Kabupaten Lingga, Rabu (20/9/2017) siang.

Kunjungan itu sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menggelar diskusi bersama dengan seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Lingga di Aula Junjungan Negri kantor Bupati Lingga.

Kepala BPKP Provinsi Kepri, Panijo AK. MM. CA mengatakan maksud dan tujuan kunjungan mereka tidak lain ialah untuk lebih mempererat komunikasi dan kerjasama dengan Pemkab Lingga.

"Kita disini cuma silaturahmi sekaligus berdiskusi sama rekan-rekan OPD dan kades di Lingga nanti," kata Panijo.

Sebagai badan pengawas, dikatakan Panijo, BPKP sangat mendukung keinginan Lingga yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari praktik KKN.

"Kami mendukung. Cuma ada beberapa yang perlu saya sampaikan diantaranya adalah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecuajalian (WTP). Perlu diperhatikan," kata Panijo.

Ia menjelaskan fungsi BPKP sebagai (quality assurance) guna memastikan secara memadai bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi.

Untuk itu diharapkan APIP Kabupaten Lingga pun dapat mengawal serta mendampingi pemerintah daerahnya.

Kemudian saat ini ia juga melihat masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, terutamanya terhadap laporan keuangan yang saat ini beropini Wajar Dalam Pengecualian (WDP).

"Saya sarankan beberapa hal untuk menuju Kabupaten Lingga yang lebih baik diantaranya yakni adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang saat ini masih beropini WDP. Dalam hal ini, BPKP melihat ada beberapa permasalahan yakni masalah aset dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa," sebut Panijo

Ia menambahkan, untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan Pemkab Lingga, maka koordinasi antar OPD dengan pengelolaan aset tetap perlu ditingkatkan karena nilai aset tetap merupakan dominasi dari seluruh laporan keuangan.

Oleh karena itu, Panijo menegaskan persoalan laporan keuangan bukan semata tanggung jawab dari BPKAD saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

"Jika aset ini belum beres, mustahil bisa mendapat opini WTP. Dan aset ini tersebar diseluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga ini," tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Lingga, M Nizar yang ikut hadir dalam diskusi dan silahturahmi ini menyampaikan rasa terima kasih nya kepada BPKP Provinsi Kepri yang datang ke Lingga.

Dia mengharapkan silahturahmi ini dapat memberikan suatu pembelajaran yang didalamnya menyangkut tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya ucapkan terimakasih. Saya minta seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa agar mengikuti diskusi ini dengan cermat. Jika ada yang perlu ditanyakan mengenai penyusunan anggaran dan yang lainnya, tanyakan saja," ungkap Nizar.

Editor: Yudha

---