Selain Ingkar Janji, Bintan Lagoon Resort Juga PHK Belasan Karyawannya
Oleh : Harjo
Selasa | 19-09-2017 | 16:06 WIB
PHK-BLR1.gif
Karyawan yang datang memenuhi janji mediasi dihadang oleh Satpam BLR. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - PT Bintan Lagoon Resort (BLR) kembali menunjukkan arogansinya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap belasan karyawannya.

Nofriadi karyawan BLR mengatakan, sedikitnya 14 karyawan di PHK dengan alasan yang tidak jelas. Padahal karyawan hanya mempertanyakan hak berserikat.

"Saat karyawan ingin melakukan perundingan yang diingkari oleh pihak manajemen tanggal 18 September kemarin, justru mendapatkan surat PHK," kata Nofriadi, Selasa (19/9/2017).

Padahal, kedatangan karyawan ke BLR kemarin adalah karena adanya janji mediasi atau perundingan yang disampaikan pihak manajemen setelah ancaman mogok kerja karyawan sebelumnya.

"Sudah ingkar janji, karyawan juga di PHK sepihak," kesalnya.

Sebelumnya, Ketua SPSI Ref, Darsono bersama sejumlah buruh lainnya menyampaikan manajemen BLR ingkar janji dan tidak memiliki etikat baik.

"Sebelumnya pihak manajemen BLR berjanjikan akan bertemu dan melakukan perundingan hari ini. Namun setelah tiba waktunya justru pimpinan perusahaan Moh Ibrahim yang mengingkari janjinya," tegas Darsono, Senin (18/9/2017).

Darsono menjelaskan, manajemen BLR yang yang berada di Kawasan Pariwisata Lagoi (KPL) Bintan, menolak pertemuan sangat tidak mendasar, karena alasan yang disampaikan oleh perwakilan manajemen, masih menunggu keputusan dari PHI. Sementara, kasus yang saat ini berada di PHI, berbeda dengan tuntutan karyawan.

"Itu hanya alasan, karena masalah yang ada di pengadilan dan pihak karyawan masih banding. Tidak ada hubungannya dengan tuntutan karyawan yang diberlakukan pihak perusahaan tidak manusia hingga saat ini," terangnya.

Sementara itu, Hasfarizal Handra Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Bintan, membenarkan rencana pertemuan antara karyawan dan manajemen perusahaan sebelumnya dijadwalkan (18/9/2017).

"Kita masih menunggu hasilnya, diterima berunding atau ditolak. sejauh ini, masih dilakukan secara Bipartit atau antara karyawan dan pengusaha," ujarnya singkat.

Editor: Yudha


BNN-KEPRI