Hardi Menilai Ketahanan Keluarga Diperlukan untuk Bentengi Permasalan Sosial
Oleh : Irawan
Kamis | 14-09-2017 | 12:14 WIB
empat-dpd-kepri12.jpg
Hardi Selamat Hood (dua dari kiri), Anggota Komite III DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. 

"Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.," kata Hardi Selamat Hood, Anggota Komite III DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hardi menilai banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial: maraknya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme. Kita temukan andil keluarga sebagai sumber masalah.

Di Provinsi Kepri sendiri saat ini, lanjut Hardi, tren kekerasan seksual pada anak maupun Anak Bermasalah Hukum (ABH) mengalami peningkatan. Padahal kelompok anak juga termasuk subjek pembangunan sebagai penerus peradaban bangsa.

"Kami mendapat laporan dari Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau menangani sebanyak 90 kasus anak dengan jumlah 124 orang pelaku selama periode Januari hingga Juli 2017. Dari jumlah tersebut 23 kasus kekerasan terhadap anak. Diantaranya Korban kekerasan seksual pada anak perempuan ada 21 orang dan pada laki-laki ada 2 orang korban," katanya.

Menurut Hardi, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kepri yang kian meningkat ditahun ini, ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Sebab, kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia 5-10 tahun, sehingga sudah tergolong tahun ini sangat rentan terhadap anak, jadi inilah yang harus diperhatikan.

"Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa lemahnya fungsi keluarga dalam membina anggotan keluarganya. Melemahnya fungsi keluarga menuntut perhatian kita guna meningkatkan ketahanan keluarga," kata Senator asal Provinsi Kepri.

Fungsi keluarga idealnya ada 8, yakni fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi kesehatan dan reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

Sehingga pembinaan keluarga dinilainya merupakan langkah penting yang akan menentukan kondisi masyarakat. Karena itu solusi jangka pendek dan jangka panjang tentu harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan.

"Upaya menyusun Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga merupakan keharusan, kami mendapat masukan dari pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki payung hukum yang kuat untuk menjalankan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas ketahanan keluarga di wilayah masing-masing," tandasnya.

Editor: Surya


BNN-KEPRI