Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kunjungan Wantannas ke Anambas, Wabup Keluhkan Sulitnya Akses Telekomunikasi
Oleh : Alfreddy Silalahi
Selasa | 05-09-2017 | 14:02 WIB
Kunjungan-wantannas1.gif Honda-Batam
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Anambas. (Foto: Freddy)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (5/9/2017) guna melakukan kajian program nawacita presiden RI di pulau terdepan dan terluar.

"Kehadiran kami kesini melakukan kajian daerah yang merunut pada Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yakni membangun dari pinggiran. Dan akar permasalahan yang terjadi di Anambas ini akan kami laporkan kepada Pak Presiden, Joko Widodo," ujar ketua rombongan Irjen Pol Cecep Agus, Selasa (5/9/2017) di Aula Kantor Bupati.

Pria yang menjabat Deputi Politik dan Strategi Wantannas tesebut menegaskan, sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian) yang menjadi kendala pada daerah agar segera disampaikan.

"Apa kendala pada daerah terkait kebijakan Kementerian, segera sampaikan. Dan temani kami untuk meninjau lokasi-lokasi yang menjadi prioritas daerah ini, seperti ketersediaan air baku, potensi daerah dari sektor perikanan dan pariwisata," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, sejumlah persoalan dari kebijakan kementerian yakni ekspor ikan napoleon yang wajib menggunakan kapal ikan indonesia, kelistrikan serta akses telekomunikasi.

Dimana Kuota ekspor napoleon untuk Anambas sudah ditetapkan 10 ribu ekor pertahun, tapi alat angkutnya yang sesuai persyaratan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum ada. Kemudian Dinas Energi Sumber Daya Minerla (ESDM) sudah tidak ada lagi pada Kabupaten, sehingga untuk sektor kelistrikan belum semua pulau atau desa teraliri listrik.

Selain itu pihaknya juga selalu bermohon-mohon pada Telkomsel maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kemerdekaan sinyal. 13 BTS yang telah diusulkan belum ada relalisasi.

"Harapan kami ada sinergitas antara Pemda dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Anambas," jelasnya.

Sedangkan, Asisten Deputi Politik dan Strategis, Marsma TNI Bayu Roostono mengatakan bahwa untuk memajukan daerah butuh perencanaan yang nyata dan aksi yang nyata. "Jadi manfaatkan semua lahan yang ada. Perencanaan harus matang untuk melakukan pembangunan dan diikuti aksi nyata," jelasnya.

Editor: Yudha