Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

SDM Keuangan Lemah dan Amburadul

RSUP Tanjunguban Punya Piutang Klaim BPJS Kesehatan Rp2 Miliar
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 23-08-2017 | 20:02 WIB
Onward-Siahaan2.gif Honda-Batam
Onward Siahaan, Wakil Ketua Pansus LPP-APBD 2016 DPRD Kepri (Foto: dok.batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akibat Sumber Daya Manusia (SDM) dan administrasi keuangannya lemah dan dan terkesan amburadul, Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Haji Daud Tanjunguban, hingga saat ini punya piutang Rp2 miliar klaim BPJS Kesehatan.

Adanya piutang klaim BPJS Kesehatan itu diungkap Pansus LPP-APBD 2016 dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD Kepri 2016, Senin (21/8/2017). Membengkanya piutang ini dinilai akibat kurang lengkapnya laporan dan verifikasi pasien, serta lemahnya SDM yang membidangi penagihan.

"Atas dasar itu, Pansus menyarankan kepada Gubernur Provinsi Kepri, agar RSUP Tengku H Daud di Tanjunguban meningkatkan SDM-nya," ujar Onward Siahaan, Wakil Ketua Pansus LPP-APBD 2016 DPRD Kepri.

Selain itu, Pansus DPRD juga meminta pada Gubernur Kepri, agar membenahi dan memperhatikan adanya tunggakan BPJS di Rumah Sakit Provinsi Tanjunguban itu, hingga permasalahan yang sama tidak terjadi seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah di Batam.

"Pansus merekomendasikan pada Gubernur agar meningkatkan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang pengelolaan dan keuangan," tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Pansus DPRD Kepri, juga terjadi di RSUP Provinsi Ahmad Thabib Km 8 Tanjungpinang. Kendati secara umum kinerja dan pelayanan sudah relarif baik, namun Pansus juga melihat, amburadulnya manajemen pengelolaan keuangan di Rumah Sakit rujukan itu.

"Pansus juga merekomendasikan pada Gubernur agar RSUD Provinsi Ahmad Thabib Tanjungpinang, juga dapat lebih meningkatakan pelayanan minimum pada masyarakat, hingga tidak ada dan ditemukan lagi keluhaan masyarakat saat berobat ke Rumah Sakit tersebut," ujar Onward.

Demikian juga dengan sarana dan prasarana Rumah Sakit, dalam penganggaran, DPRD meminta agar Direktur serta perencana Rumah Sakit agar dapat merencanakan pengadaan Alkes yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga ketika sudah diadakan tidak mubajir dan bahkan teronggok karena tidak digunakan.

Editor: Udin