Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Trasportasi di Pulau Laut Masih Perlu Perhatian Serius Pemerintah Pusat
Oleh : Irawan
Jum\'at | 18-08-2017 | 14:38 WIB
Haripinto_dibonceng_camat.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Senator Haripinto Tanuwdijaja, Anggota Komite IV DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau tengah dibonceng Camat Pulau Laut saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Laut Natuna (Foto: Dok Pribadi Haripinto)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaka mengatakan, konektivitas (transportasi) di pulau-pulau di Kepulauan Riau (Kepri) sudah mulai ada perbaikan, tetapi masih dirasakan kurang.

"Di kecamatan Meral misalnya, Karimun dan di Pulau Tiga, Natuna, transportasi dari desa-desa ke ibukota kecamatan yang berbeda pulau hanya mengandalkan kapal-kapal kecil nelayan milik warga. " kata Haripinto di Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, belum ada satupun sarana transportasi reguler di sana, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemerintah pusat sendiri melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah memberikan bantuan kapal, namun tidak didukung dana operasional, sehingga masih menyulitkan masyarakat.

"Kapal itu dari Pulau Bunguran (pulau utama di Kab. Natuna) ke Pulau Laut (pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara/Laut China Selatan) minim dana operasional. Ketika saya kunjungan kesana, kapalnya saya carter dan saya ajak masyarakat," katanya.

Anggota Komite IV DPD RI menilai apabila masyarakat untuk dibebankan biaya operasional, tentu saja tidak akan mampu karena tingginya biaya operasional. "Untuk mencapai Pulau Laut saja itu besar biayanya, saya sendiri sampai Rp 50 juta saya keluarkan. Makanya jarang ada Anggota DPR dan DPD yang ke Pulau Laut," katanya.

Haripinto berharap dengan minimnya biaya operasional yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, maka Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah pusat bisa membantu pendanaan dana operasional kapal tersebut.

"Saya harap kapal itu bisa berlayar selama dua kali seminggu. Ini kapalnya cukup besar, tetapi kalau musim ombak besar tidak berlayar, karena bisa membahayakan keselamatan penumpang," katanya.

Haripinto menambahkan, saat ini juga telah dilakukan pembangunan pelabuhan perintis dalam tahap konstruksi dan masih membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. "Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat," katanya.

Editor: Surya