Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Buka Sidang Bersama DPR-DPD

Oso Tegaskan Tugas Utama DPD RI adalah Suarakan Kepentingan Daerah
Oleh : Irawan
Rabu | 16-08-2017 | 14:50 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membuka Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Dia mengungkapkan tugas utama DPD adalah menyuarakan kepentingan daerah.

"Jika anggota DPR RI menyalurkan aspirasi politik rakyat, maka anggota DPD RI menyuarakan kepentingan daerah. Sidang bersama ini adalah momentum yang tepat bagi DPD RI dan DPR RI untuk mengkristalisasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat di seluruh pelosok Tanah Air," kata Oesman.

Dia menyampaikan, harapan para petani sampai pedagang kaki lima bisa merasakan manfaat infrastruktur.

"Dan pada kesempatan ini, saya ingin mendoakan para petani, para buruh, para nelayan, para pedagang kaki lima, dan pedagang pasar agar tetap sehat, bahagia, dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semua merasakan manfaat pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi," ucap dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan persoalan dasar Indonesia adalah kesenjangan yang ada di masyarakat. Tak hanya kesenjangan ekonomi, Oesman melihat ada kesenjangan pada rasa kebangsaan.

Dia berharap, dalam Sidang Bersama ini hal tersebut dapat dibahas secara gamblang tanpa ada yang ditutupi. "Jangan ada dusta di antara kita," ujar OSO.

Ditambahkan, upaya memperkecil kesenjangan ekonomi sudah dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dijalankan. Usaha memperkecil kesenjangan itu harus terus dilakukan meski pembangunan ekonomi Indonesia cukup baik.

"Kita boleh bangga dan berbesar hati bahwa dari tahun ke tahun kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pertumbuhan itu masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar, yakni kesenjangan ekonomi. Kita merasakan, dan rakyat juga merasakan kesenjangan ekonomi ini," ujarnya.

Tata kelola
Pada kesempatan itu, Ketua DPD Oesman Sapta sempat menyinggung soal tata kelola dana desa. Menurut Oso, sapaan akrab Oesman, penyaluran dana desa dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 127 triliun.

"Ini jumlah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan tata kelola dana desa sekaligus pengawasannya," kata Oesman di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam sidang bersama ini, Oso juga menyinggung sektor-sektor yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya sektor pangan. Menurut dia, masalah pangan belum tuntas. "Kami menyadari betapa kompleksnya persoalan ini. Namun kami mengajak kita semua mewujudkan kedaulatan pangan," tuturnya.

Di sektor energi, Oesman ingin pemerintah dan daerah meningkatkan pelaksanaan program listrik perdesaan berbasis energi baru terbarukan (EBT). "Kami pun mendukung terobosan Presiden Jokowi dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian sekaligus memberi manfaat bagi rakyat," katanya.

Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Oesman, para pelaku usaha kerap mengeluhkan kompetisi dengan pasar modern yang semakin berat. "Kami berharap pemerintah menata ulang tata kelola dan sistem perizinan UMKM. Kami meminta pemerintah membatasi retail modern hanya di ibu kota provinsi," ujarnya.

Oesman menambahkan, untuk memecahkan masalah kesenjangan ekonomi, dia meminta RUU Perkoperasian segera diselesaikan.

"Kelanjutan pembahasan RUU ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.

Editor: Surya