Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Nurdin Minta Bupati/Wali Kota Harus Berani Buat Kebijakan tidak Populer
Oleh : Charles Sitompul
Jum\'at | 11-08-2017 | 09:50 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Untuk menyelamatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang sudah menyentuh titik nadir --dengan pertumbuhan hanya 1,52 persen pada semester pertama 2017, Gubernur Nurdin Basirun meminta bupati dan wali Kota se-Kepri berani membuat kebijakan yang tidak populer.

"Kepala Daerah di Kepri harus berani membuat kebijakan yang tidak populer. Misalnya tidak lagi memberikan bantuan langsung ke masyarakat miskin, baik berupa uang, perbaikan rumah atau pemberian alat-alat untuk usaha," sebut Nurdin dalam rapat koordinasi (Rakor) bupati/wali kota se-Kepri di Hotel Best Western Premier Panbil Batam, Kamis (10/8/2017).

Menurut Nurdin, cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Tidak membuat pertumbuhan ekonomi naik.

Kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat adalah mereka mengharap bantuan pemerintah setiap tahun. Sementara bantuan-bantuan langsung yang diberikan setiap tahun tersebut hanya bisa bertahan selama 3-4 tahun. Selepas itu masyarakat yang diberi bantuan taraf hidupnya kembali ke semula.

"Setiap bupati/wali kota harus punya produk unggulan di setiap daerahnya. Harus berani membuat terobosan baru, terutama dalam menyikapi berbagai aturan yang menghambat pembangunan. Meski kita berpedoman pada Undang-undang Otonomi Daerah, tetapi aspek hukum jangan diabaikan," ujarnya.

Nurdin mengatakan, menyelesaikan persoalan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang mempengaruhi berbagai kebijakan yang menghambat ketika gubernur dan bupati/wali kota mencoba menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Salah satunya adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Meskipun seorang gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tetapi tetap saja tidak bisa memutuskan sendiri saat ada persoalan di daerahnya. Seperti contohnya saat ini, seluruh bupati/wali kota melaporkan kendala lapangan mereka ke saya. Saya sebagai Gubernur tidak bisa juga menyelesaikan langsung, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dan semua itu memakan waktu," jelas Nurdin.

Kendati begitu Nurdin menegaskan dirinya tidak menyerah begitu saja. Ia yakin pasti ada cara untuk memperbaiki kembali perekonomian Kepri.

Rakor dalam penanganan Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Gubernur, juga dihadiri Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah, Bupati Karimun Aunur Rafik, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Sekda Tanjungpinang Riono, Sekda Kabupaten Anambas Saktiar, Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi, Kepala BI Batam Gusti Raizal dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

Editor: Gokli