Ini Solusi Empat Anggota DPD RI Atasi Kelesuan Ekonomi Batam
Oleh : Hadli
Kamis | 10-08-2017 | 14:02 WIB
empat-dpd1.jpg
Konferensi pers empat Anggota DPD RI Provinsi Kepri dari kiri-kenanan (Senator Haripinto Tanuwidjaja, Hardi S Hood, Djasarmen Purba dan Muhammad Nabil) di Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Komplek Kadin Blok B, Jalan Engku Putri

BATAMTODAY.COM, Batam - Empat Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Nabil, Hardi Selamat Hood, Djasarmen Purba, Haripinto Tanuwidjaja, memberi perhatian khusus terhadap kelesuhan perekonomian Kepri, kususnya Batam, dan dampaknya masa depan Batam kedepan.

Keempat senator asal Kepri itu secara khusus mengadakan konferensi pers di Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Komplek Kadin Blok B, Jalan Engku Putri, Rabu (9/8/2017), untuk mengusulkan beberapa rancangan memajukan perekonomian Kepulauan Riau.

Dalam konferensi pers itu terlihat Senator Muhammad Nabil (Anggota Komite I DPD), Senator Djasarmen Purba (Anggota Komite II DPD), Senator Hardi Selamat Hood (Ketua Komite III DPD) dan Senator Haripinto Tanuwidjaja (Anggota Komite IV DPD).

Senator Muhammad Nabil yang duduk Komite I DPD menyampaikan, Provinsi Kepri memiliki dua keunggulan dalam meningkatkan upaya perekonomian yang belum digarap secara maksimal, yakni sektor perikanan dan labuh jangkar.

"Dua sektor unggulan di Kepri ini bisa menjawab tantangan ekonomi di Kepri, maupun Batam. Dimana setiap sektor memiliki keunggulan berbeda-beda di masing-masing daerah, nah kita harap ini bisa membantu kinerja pemerintah," kata Nabil.

Senator Djasarmen Purba yang merupakan Anggota Komite II DPD RI menambahkan, selama ini pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kepri maupun BP Batam tidak fokus dalam mengembangkan dua sektor unggilan tersebut.

"Kedua sektor unggulan di kepri tidak fokus digarap, disamping ada konflik dualisme yang tidak kunjung selesai dan menemui titik terang," kata Djasrmen.

Senator Hardi Selamat yang merupakan Ketua Komite III DPD menyampaikan beberapa sektor unggulan lain yang bisa memajukan perekonomian Batam dan Kepri, yakni ekonomi kreatif dan keunggulan lokal yang saat ini rancangan undang-undang (RUU)-nya sedang dirumuskan.

"Kami berharap RUU ini nantinya bisa membuat maju perekonomian Kota Batam secara kreatif, terutama UU dalam berbahasa daerah karena jarang sekali saat ini orang yang suka berinteraksi dengan bahasa daerah di kota Batam," kata Hardi.

Sedangkan Senator Haripinto Tanuwidjaja yang duduk di Komite IV DPD menegaskan, 90 persen wilayah Kepri adalah kawasan laut, seharusnya bisa dimanfaatkan dari sektor perikanan dan maritim menjadi sektor unggulan.

"Batas wilayah di Kepri mulai terealisasi pada tahun 2018, perhitungan luas wilayah yang 90 persen laut akan kita jabarkan secara jelas dan terdata," kata Haripinto.

Haripinto berharap agar semua pihak tidak terfokus mengenai masalah dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam, sehingga lupa untuk mengembangkan sektor perikanan dan maritim menjadi sektor unggulan.

"Sektor perikanan itu banyak yang bisa digarap ada perikanannya sendiri, pariwisata, galangan kapal, penerbangan menunjang pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, industri perikanan. Banyak yang bisa kita kerjakan, jangan karena permasalahan dualisme ini kita menjadi terfokus itu saja, tetapi mengesampingkan untuk meningkatkan perekonomian di Batam maupun Kepri," tegas Haripinto.

Editor: Surya


BNN-KEPRI