Nabil Nilai Keputusan Pemko Batam Hentikan Ojek Online Bikin Blunder
Oleh : Irawan
Minggu | 18-06-2017 | 09:00 WIB
Nabil-empat-pilar2.jpg
Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil (tiga dari kiri), Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam beberapa waktu lalu, tiba-tiba tanpa ada informasi awal menghentikan sementara waktu pengoperasian ojek online (Gojek, WakJek, Grab dll) di Batam, terhitung mulai 1 Juni 2017 sebagai alat trasportasi umum masyarakat yang dengan kendaraan sepeda motor.

Pasalnya ojek online tersebut dinilai pemerintah Kota Batam tidak memenuhi aturan revisi Permenhub Nomor 32 tahun 2016, terkait penggunaan motor itu sebagai kendaraan di masyarakat Kota Batam.

Senator Muhammad Nabil menilai, kelalaian dalam pengambilan keputusan tersebut, ada sekitar 2.000 lebih pengojek online yang kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

"Padahal sebelumnya mereka diberhentikan dari puluhan perusahaan galangan kapal, industri elektronik, dan perusahaan garmen yang sudah lebih dulu tutup akibat kelesuan perekonomian di Batam," kata Muhammad Nabil, Minggu (18/6/2017).

Menurut Nabil, keputusan itu disampaikan oleh Kepala Dishub Batam, Yusfa Hendri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batam yang diikuti Persatuan Ojek Pangkalan, serta Ojek Online, di DPRD Batam, Rabu (31/5/2017) yang lalu.

Dalam RDP yang berlansung selama tiga jam lebih itu, semua pihak tidak menemukan titik terang terkait permasalahan yang ada. Sehingga keputusan Dishub Kota Batam