Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Tanjungpinang Minta Pemprov Kepri Serius Kawal Kesejahteraan Buruh
Oleh : Habibie Khasim
Kamis | 04-05-2017 | 18:50 WIB
Pepy_Candra-400x192.gif Honda-Batam

PKP Developer

Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Pepy Candra (Foto: Habibie Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Pepy Candra, meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, untuk serius mengawal kesejahteraan buruh agar lebih baik lagi. Pasalnya, wewenang tentang hal tersebut telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi. Untuk itu, Pepy harapkan nasib buruh lebih baik ke depannya.

"Kita berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan para buruh dari waktu ke waktu. Hal yang paling utama adalah penegakan hak mereka untuk mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/ Kota," tutur Pepy saat dihubungi, Kamis (4/5/2017).

Selain itu, Pepy juga mengharapkan Pemerintah Provinsi serius dalam melakukan pengawasan. Khususnya, kata dia, kepada perusahaan-perusahaan yang masih membandel. Dia mengaku banyak mendapatkan keluhan tentang bos-bos pertokoan dan bahkan pabrik yang masih memandang rendah buruh. Sementara, waktu kerja dengan pendapatan, sangat tidak sesuai.

"Saya rasa pemerintah harus mengutamakan kaum yang lemah dibanding para pengusaha yang jelas-jelas sudah kaya. Meskipun kita mengharapkan investor, namun jangan karena itu buruh kita diperlakukan semena-mena dan pemerintah hanya tutup mata," tutur Pepy.

Pengawasan berkala dan turun langsung ke lapangan menurut Pepy harus dilakukan. Jika kedapatan perusahaan yang melanggar aturan, maka pemerintah seharusnya tegas, memberikan SP atau pemanggilan untuk diberikan pengertian.

Pepy juga mengimbau kepada para pekerja membantu pemerintah. Pada umumnya, memang kebanyakan pekerja takut melaporkan sang bos dikarenakan takut kehilangan pekerjaan. Menurut Pepy, pemerintah memiliki cara untuk melindungi identitas pekerja, sehingga tidak akan mungkin bocor.

"Saya yakin Pemerintah Provinsi profesional dan tau konsekuensinya jika pelapor ketahuan melaporkan bosnya. Tentunya, nama ini akan dirahasiakan. Kita harapkan ini bisa memberi efek jera dan para pekerja juga aman," tutur istri Hoeznizar Hood tersebut.

Editor: Udin