Banyak Pengusaha Pariwisata Lagoi tidak Terapkan Aturan Ketenagakerjaan

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pada May Day 2017 di Bintan, terungkap masih banyaknya perusahaan di bidang pariwisata yang ada di Kawasan Pariwisata Lagoi (KPL), yang belum menjalankan aturan ketenagakerjaan pemerintah dan pengelola kawasan hendaknya tidak hanya berpangku tangan. 

Kopong, Ketua Forum Komunikasi Pekerja Lagoi (FKPL) kepada BATAMTODAY.COM di Simpang Lagoi Bintan, Senin (1/5/2017) menyampaikan, walaupun kondisi investasi di KPL Bintan terus mengalami kemajuan, namun hal tersebut belum sejalan dengan yang diharapkan. Pasalnya masih banyak perusahaan yang ada di KPL Lagoi, tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan sebagaimana mestinya.

"Mulai dari pola kontrak kerja yang diberlakukan, hingga mempekerjakan pekerja harian lepas, sampai saat ini tidak sesuai dengan aturan. Bahkan jauh dari harapan dari kalangan para buruh dan keluarganya," tegas Kopong.

Dijelaskan, apa yang selalu disampaikan oleh pihak pemerintah melalui dinas yang terkait, hanya melihat dari pekerja formal. Namun di sisi lain, gaji pekerja kontrak dan harian lepas, masih jauh dari harapan.

"Diharapkan, pemerintah turun ke lapangan, jangan hanya menunggu laporan. Karena secara psikologis  pekerja takut kehilangan pekerjaan. Selain itu, seharusnya pihak pengelola memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, di saat investor akan berinvestasi, terkait hak para buruh ini. Artinya pengusaha dan pengelola kawasan jangan hanya sebatas mengejar keuntungan belaka," tambahnya.

Agar, apa yang dirasakan buruh atas adanya rasa keadilan, sehingga jauh dari meningkatnya angka kriminalitas, apalagi radikalisme. Sebab faktor yang membuat tidak stabil, karena kondisi ekonomi. Jika buruh sudah merasakan sejahtera, maka kriminalitas dan masalah radikaliame, secara otomatis akan jauh dari pikiran masyarakat.

Sejatinya, peluang kerja dengan adanya investor yang menanamkan modalnya itu, lebih banyak dinikmati warga sekitar. Sedangkan pemerintah harus menyiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM).

"Kalau sekarang, masih banyak merekrut tenaga kerja dari luar karena alasan SDM, maka pemerintah yang harus mempersiapkan SDM masyarakat lokal, sehingga tidak menjadi penonton saja," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Hasfarizal Handra, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Bintan, menyampaikan harapannya agar buruh atau pekerja yang mengalami masalah ketengakerjaan dengan perusahaan, membuat laporan secara resmi.

"Sampai sejauh ini, kita belum menerima laporan resmi terkait dengan ada permasalah perburuhan yang ada di KPL Lagoi. Kalau pun ada, kita harapkan melaporkan secara resmi agar bisa diproses untuk penyelesaiannya," terangnya.  

Editor: Udin

---