Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Peringatan HUT Provinsi Kepulauan Riau ke-9

Masih Banyak PR dan Janji yang Belum Direalisasi
Oleh : Dodo
Sabtu | 24-09-2011 | 12:00 WIB
Irfan.gif Honda-Batam

PKP Developer

Muhammad Irfan, ketua umum Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa)

BATAM, batamtoday - Memasuki sembilan tahun usia Provinsi Kepulauan Riau yang jatuh pada Sabtu (24/9/2011), perjalanan provinsi muda ini dinilai masih banyak pekerjaan rumah maupun janji para elit pemerintah yang masih belum direalisasikan kepada publik.

Muhammad Irfan, ketua umum Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan ada empat persoalan yang harus segera diselesaikan oleh para elit pemimpin Negeri Segantang Lada ini.

"Persoalan ekonomi menjadi hal utama yang harus diselesaikan," kata Irfan kepada batamtoday.

Irfan mengatakan pemerintah saat ini terlalu banyak bermain dengan data dan angka-angka yang selalu disampaikan adanya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat.

Namun kenyataannya, Irfan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kepulauan Riau yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendapatan per kapita masyarrakat di Kepri juga masih tergolong rendah, tambahnya.

"Selalu diekspose kalau pertumbuhan ekonomi Kepri selalu di atas pertumbuhan nasional. Kenyataannya, masyarakat miskin saja masih belum berkurang jumlahnya," tukas dia.

Selain persoalan ekonomi, Irfan juga menyoroti soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilainya gagal di Kepri. Dia mencontohkan skandal penerimaan CPNS/PTT yang selalu terjadi setiap tahunnya dan melibatkan elit pemerintahan.

Contoh berikutnya, lanjutnya, adalah proyek pembangunan pusat pemerintahan Kepri di Pulau Dompak yang hingga kini belum selesai dan kental dengan aroma korupsi yang terjadi di balik proyel mercu suar itu.

Pemerintah Kepri juga dinilai gagal menempatkan posisi sebagai pemerintahan yang pro terhadap pendidikan bagi masyarakat kecil. Hal ini dilihat dari masih banyaknya sekolah yang tidak memenuhi syarat secara fisik maupun kualitas pendidik di bawah rata-rata.

"Dengan adanya beberapa hal tadi, PMII menyerukan agar pemerintah lebih serius menjalankan tugasnya dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat secara nyata bukan hanya sekedar angka-angka saja," tegas Irfan.