Catatan Moderator Diskusi Tol Laut PWI Kepri

Budayawan Kepri Kritisi Keseriusan Pusat Urus Poros Maritim
Oleh : Saibansah
Jum'at | 09-09-2016 | 10:04 WIB
ridadifgd.jpg

Budayawan Kepri yang juga tokoh pers Rida K LIamsi saat menyampaikan paparannya. (Foto: Hadli) 

SELAIN muncul berbagai gagasan, Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri bersama dengan BEM Politeknik Batam itu juga muncul kritik. Dintaranya kritik yang disampaikan oleh budayawan Kepri yang juga Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi. Berikut catatan moderator FGD PWI Kepri yang juga wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah Dardani.

 

Dalam FGD PWI Kepri dan BEM Politeknik Batam bertema, "Peran BBK Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Menyambungkan Archipelago Melalui Tol Laut yang digelar di Aula Politeknik Batam, Kamis (8/9/2016) menghadirkan tokoh pers yang juga budayawan Kepri, Rida K Limasi.

Dalam paparannya, mantan wartawan MajalahTempo itu mengkritisi peran pemerintah pusat yang dinilai belum serius dengan program Poros Maritim. Itu jika dilihat dari potensi Kepri sangat layak menjadi Poros Maritim dimana, dari segi sumber daya alam Migas dan Kekayaan laut di Kepri, serta letak jauh lebih unggul dibandingkan daerah maritim lain di Indonesia.

Belum seriusnya itu, terlihat dari program Pemerintah pusat tidak menganggarkan dana untuk membangun pelabuhan kelas dunia di Kepri. Bahkan, pemerintah pusat takut dengan pemerintah Singapura. Padahal, potensi pelabuhan peti kemas jika jadi dibangun di Tanjung Sauh, maka Kepri akan menjadi labuhan kapal kargo terbesar di wilayah Indonesia.

Dari 24 pelabuhan akan dibangun di Indonesia, tidak satupun dibangun di Kepri. Padahal anggaran yang dikucurkan untuk pembangungan itu total mencapai Rp700-800 triliun. Mestinya, pelabuhan yang menjadi penghubung dan menjadi program Tol Laut juga harus dibuat di Kepri. Bukan fokus ke Indonesia Timur saja.

"Padahal, kekayaan Migas di Kepri hasilnya dibagi-bagi ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan jika dilihat dari jumlah penduduk saja, Kepri kalah dengan penduduk provinsi di Jawa, dan ternyata pembagian migas di sana lebih besar. Jadi, butuh ide untuk mengubah garis besar pembangunan kalau memang Kepri mau dijadikan bagian dari Poros Maritim. Dan itu harus dimulai dengan alokasi bagi hasil migas yang besar juga untuk masyarakat Kepri,” papar Rida K Liamsi.

Dijelaskan Rida juga, jika alasan alur perairan Kepri dangkal dan susah dibuat pelabuhan peti kemas, maka itulah yang harus diubah, karena bisa dilakukan pendalaman. "Intinya, kita lihat ada ketakutan oleh Singapura kalau Kepri nanti akan besar dan menyaingi negara Singapura,” kritik Rida K Limasi.

Sementara itu, dalam pemaparan Rida, pendapatan negara Singapura dari Selat Malaka saja, untuk kapal mencapai 145 juta dolar per tahun, sedangkan Malaysia 45 juta dolar. Sedangkan untuk Batam, hanya 450 ribu dolar saja per tahun.

"Jika bisa membangun pelabuhan peti kemas juga di Kepri, maka itu baru dikatakan Kepri bagian dari suksesnya program Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi. Harapan, agar adek-adek mahasiwa dan pemerintah daerah memahami permasalahan ini, yang memang sejak lama diidekan, tapi tidak juga kunjung bisa dilakukan,” ujar Rida K Liamsi.

Editor: Dardani


BNN-KEPRI