Pelatihan Kepemimpinan KAMMI Kepri

Pemerintah Kepri Harus Rubah Mind Set

Batam, batamtoday - Law enforcement, perubahan mind set dan penghapusan ego sektoral adalah merupakan tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Kepri di masa depan, agar Kepri dengan segala potensinya yang sangat kaya dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri dan bukan oleh bangsa asing.

Demikian disampaikan Rumbadi Dalle di depan peserta pelatihan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Kepri yang dilangsungkan di Gedung KNPI Batam, Rabu (23/12).

"Masalah lemahnya law enforcement atau penegakan hukum memang sudah menjadi masalah nasional, tidak terkecuali di Kepri. Namun law enforcement yang saya maksud adalah dalam kebijakan FTZ (free trade zone) yang khusus di wilayah Kepri," tegas Rumbadi.

Law enforcement pada tiga kawasan yaitu Batam, Bintan dan Karimun (BBK) terkesan masih tidak jalan, dan regulasipun saling tumpang tindih. Bahkan kalangan pengusaha, terutama importir dan eksportir melihat tidak ada perbedaan antara kawasan FTZ di Kepri dengan kawasan umum lainya di Indonesia, ujar Rumbadi.

Wartawan senior Tempo ini juga memandang perlunya segera masyarakat, terutama pemerintah melakukan perubahan pola pikir atau mind set, Perubahan mind set yang dimaksud  terkait dengan kenyataan bahwa 96 persen wilayah Kepri merupakan kawasan perairan,

"Seharusnya pemerintah membangun pabrik pengolahan ikan yang besar dan modern, sehingga potensi laut kita tidak dijual keluar dan juga dicuri oleh nelayan-nelayan asing," ujar Rumbadi.

"Setahun kita kehilangan Rp 30 triliun, itu hanya dari ikan yang dicuri, belum lagi potensi laut yang lainya," terang Rumbadi, sambil menyebut kalau Thailand bisa menjadi pengekspor ikan nomor tiga di dunia itu karena mereka mencuri ikan dari kawasan laut Indonesia.

Rumbadi juga menyesalkan terjadinya ego sektoral dari 12 instansi resmi yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan kelautan di wilayah perairan Kepri.
"Ini menjadi kendala sendiri, ego sektoral dari instansi-instansi kita sendir," jelas Rumbadi yang juga Ketua PWI Reformasi Kota Batam.

Beberapa instansi terkait yang disebut Rumbadi diantaranya, DKP,  BC, Imigrasi, TNI AL, Polair, KP3, Kejaksaan, Kementrian LH, Dishub, KPLP.

Daurah Marhalah

Ketua Umum KAMMI Kepri Achmad Noe kepada batamtoday mengatakan, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan atau Daurah Marhalah kepada segenap aktivis mahasiswa KAMMI Kepri, merupakan bagian dari program kaderisasi di dalam KAMMI.

Hal ini dilakukan, agar setiap anggota KAMMI, setelah lepas dari kampus mampu memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat dan bangsa. Menjawab pertanyaan, Noe mengatakan KAMMI di Kepri sudah terbentuk di 11 kampus, dan 6 diantaranya berada di kota Batam.

Noe, mahasiswa Stisipol Universitas Raja Haji, Tanjung Pinang ini, tidak menampik kenyataan bahwa saat ini geliat mahasiswa di wilayah Kepri agak menurun.

"Kalau geliatnya dikaitkan dengan aksi demonstrasi, memang betul, sejak tahun 2003 aksi ke jalan sudah mulai reda, kalau sebelumnya, apalagi pada masa-masa awal reformasi sangat gencar," katanya.

Namun KAMMI tetap melakukan aksi-aksi seperti pelatihan kepemimpinan saat ini, sehingga kami tetap dapat mengikuti setiap perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah Kepri, baik itu kendala, tantangan, dan bagaimana mencari solusinya.

"Melalui pelatihan seperti ini, para mahasiswa kan mendapat pandangan dari para jurnalis yang sudah sangat berpengalaman, dan sangat intens berinteraksi baik dengan masyarakat maupun kalangan pemerintahan," katanya.

Kegiatan Pelatihan tersebut akan berlangsung 23 s/d 26 Desember.

---