PDS Minta BPS Jelaskan Soal Penduduk Miskin 31 Juta Jiwa

Jakarta-Ketua Umum PDS (Partai Damai Sejahtera) Denny Tewu menilai Badan pusat statistik (BPS) harus memberikan penjelasan secara transparan terkait jumlah penduduk miskin yang mencapai 13.3 persen atau 31 jt penduduk pada bulan maret 2010.

"Dengan asumsi Rp7.050 perhari untuk setiap jiwa yang sudah termasuk makanan dan bukan. Namun itu apakah layak dan manusiawi," kata Tewu kepada pers di Jakarta, Senin (25/10/2010)

Menurut Tewu, jika menggunakan standar PBB yakni $2USD/hari maka jumlah penduduk miskin Indonesia otomatis meningkat menjadi 34.03 persen atau 78.2 juta orang. “Apalagi kita mengacu kepada jumlah sumber daya alam Indonesia yang melimpah, sehingga dipakai rata rata upah minim regional untuk kelas buruh kasar sebesar Rp. 30 ribu/hari(status sosial mereka dikatagorikan miskin) maka jumlah katagori penduduk Miskin Indonesia menjadi 56.7 persen atau 130 juta jiwa lebih,” ulasnya.

Dikatakannya, dari data BPS yang ada, sebenarnya inilah mencerminkan kondisi kemiskinnan sesungguhnya yang harus menjadi acuan pemerintah. “Sehingga Itu nantinya supaya elemen bangsa berjuang untuk keluar dari kemiskinan yang sitemik dan tidak terkelabuhi dengan angka angka yang tidak relevan dan tidak manusiawi,” ungkapnya.

Yang pasti, untuk mengatasi persoalan tersebut dia meminta pemerintah konsisten terhadap konstitusi UUD 45 pasal 33 dimana ayat 1.”Koperasi dijadikan soko ekonomi dan pemerintah perlu ada perhatian khusus bukan hanya bunyi bunyian dengan dipimpin oleh Menteri Negara yang memiliki anggaran dan infrastruktur yang sangat terbatas,” paparnya seraya menambahkan ayat 2 dan 3 tertuang hajat hidup orang banyak dikuasi negara.

Namun faktanya BUMN dan BUMD ini tidak dapat memberikan kontrubusi yang optimal baik dari segi pelayananya, tukasnya. Apalagi penghasilannya bila dibandingkan dengan APBN, tambahnya.”Presiden SBY tidak perlu mencari alternatif solusi lain dulu seperti ‘konsensus jakarta’atau lainnya untuk memecahkan persoalan kemelut ekonomi ditengah bangsa sebelum mengoptimalkan amanan dari konstituisi,” kuncinya.

---