Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pewadahan Rakyat vs Pewadahan Elite
Oleh : Opini
Rabu | 27-08-2014 | 08:34 WIB

Oleh: Alif Kamal

AKHIRNYA waktu telah menjawab. Persaingan perebutan kursi nomor 1 di Republik ini telah menemukan ujungnya. Hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan untuk menolak permohonan dari Prabowo - Hatta dan otomatis menjadikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di tahun 2014 ini.

Tentu bukan pertarungan yang sederhana buat kedua pasangan ini, karena sejak Jokowi mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, hawa panas pertarungan pun seketika muncul dan melibatkan hampir seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Seiring waktu, ternyata pemilihan Presiden tahun 2014 hanya mengetengahkan dua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dan seiring waktu pula pembelahan dukungan yang terjadi pun tak dapat dielakkan.

Walaupun dalam berbagai kesempatan kedua pasangan ini menyampaikan program yang hampir mirip, akan tetapi dikarenakan suasananya adalah arena untuk perebutan (kompetisi) simpati rakyat maka tentunya program yang disampaikan bukan untuk menunjang jalannya program satu sama lain akan tetapi bermakna menarik pemilih untuk bisa memilih mereka.

Hal yang sudah menjadi rahasia umum adalah ketika dalam pencalonan Jokowi menjadi calon presiden dan sekarang ini telah terpilih menjadi Presiden adalah keberadaan kelompok pemodal besar yang menjadi "back up" Jokowi - JK dalam kampanye pilpres kemarin. Disamping dukungan kelompok pemodal besar, salah satu poin kemenangan Jokowi - JK adalah kemampuan mereka bersama tim pemenangan untuk mengelola dukungan rakyat dengan mengelompokkannya dalam kelompok-kelompok massa (relawan).

Soal relawan ini, menjadi catatan tersendiri buat Jokowi karena dalam berbagai kesempatan Jokowi sangat mengapresiasi kerja-kerja relawan. Bahkan dalam pidatonya di acara halal bi halal Partai Nasdem bersama dengan relawan Jokowi - JK, Presiden terpilih Jokowi menyerukan kepada para relawan untuk "menemani dan mengawal" dalam pemerintahannya ke depan.

Bahkan Presiden terpilih Jokowi menyerukan agar relawan-relawan yang ada di daerah jangan membubarkan diri dulu. Seruan dan pernyataan ini tentunya sangat menyejukkan hati relawan karena yang diketahui oleh publik memang kekuatan Jokowi - JK dalam pertarungan Pilpres 2014 kemarin selain modal yang besar, kesolidan dan kekuatan relawan adalah salah satu kunci kemenangan mereka.

Dalam posisi ini tentunya akan menjadi menarik. Bagi kelompok relawan yang akan terus bersama-sama dengan pemerintahan Jokowi - JK ke depan, ini akan menjadi ujian manakala ada kebijakan pemerintah yang tidak populis bagi rakyat. Dalam hal ini, apakah relawan akan menjadi "tameng" pemerintahan Jokowi - JK ketika ada gelombang penolakan rakyat karena kebijakan yang tidak populis itu? Ataukah relawan bisa menjadi garda terdepan untuk bersama-sama rakyat menolak semua kebijakan pemerintah yang tidak populis?

Ujian berikutnya adalah pewadahan rakyat yang telah terakmodir dalam kelompok-kelompok relawan, apakah bisa bersinergi dengan kelompok elite yang juga banyak membantu pemenangan Jokowi - JK? Mengingat beberapa hari terakhir banyak kelompok relawan yang mulai menggugat keberadaan Kantor Transisi berikut orang-orang yang ditempatkan di dalamnya. Belum lagi ketika Jokowi - JK mulai mengajak partai-partai dalam Koalisi Merah Putih mengingat keberadaan partai pendukung koalisi Jokowi - JK di parlemen belum cukup sampai 50%.

Satu hal yang pasti adalah pelibatan rakyat dalam kerangka memutuskan dan mengawal kebijakan pemerintah adalah sebuah kerangka positif dalam membangun bangsa. Akan tetapi kepentingan itu akan berhadap-hadapan langsung dengan kepentingan elite di sekeliling Jokowi yang cenderung bersikap pragmatis. Mari kita tunggu sikap kedua kelompok ini terhadap isu pembatasan dan kenaikan BBM!!!

Penulis adalah Staf Deputi Politik KPP PRD.