Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Catatan Satu Dasawarsa Propinsi Kepri

Membangun Kepulauan Riau dengan Kebersamaan
Oleh : opn/yp
Senin | 24-09-2012 | 10:34 WIB

Oleh: Raja Dachroni


TEPAT PADA Senin 24 September 2012 nanti, usia Propinsi Kepulauan Riau genap 10 tahun atau satu dasawarsa. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita tanyakan selama 10 tahun itu. Apa capaian-capaian yang sudah dicapai propinsi ini? Bagaimana dengan perubahan yang dialami Kepulauan Riau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah lepas dari Propinsi Riau sepuluh tahun silam?


Jelas kita merasakan kenikmatan tersendiri, setelah berpisah dari Propinsi Riau. Namun kita tidak boleh terlena dengan kenikmatan itu dan kita harus mampu bersama-sama membangun Kepulauan Riau menjadi propinsi yang maju dan menjadi corong atau pusat muaranya perekonomian nasional bahkan internasional. 

Sempena 10 tahun Propinsi Kepulauan Riau, penulis berpikir masih cukup banyak persoalan-persoalan yang perlu segera diselesaikan, seperti yang terungkap dalam seminar umum dengan tema "Permasalahan Kepri, Solusi dan Peran Pemprop Kepulauan Riau" yang diselenggarakan Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepulauan Riau pada Ahad (25/3/2012) lalu, sempena menyambut Milad KAMMI ke-XIV pada 31 Maret 2012, dengan mengundang tiga orang narasumber yang kami nilai cukup berkompeten untuk mendiskusikan masalah tersebut, yakni Dr. Syamsul Bahrum Ph.D, penulis buku politik lokal yang juga merupakan Ketua AIPI Batam, Drs Robert Iwan Loreaux, Kepala Bapeda Kepri, dan Sarafudin Aluan SH, anggota DPRD Kepulauan Riau.

Pertama, belum selesainya rencana tata ruang yang terintegrasi dan detail bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, sehingga menghambat investasi di Kawasan BBK. Kedua, kekurangan pasokan gas dan listrik terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, padahal Kepulauan Riau adalah salah satu penghasil gas alam (LNG) terbesar di kawasan Asia. Ketiga, minimnya pengembangan infrastruktur untuk mendukung FTZ terutama jalan, pelabuhan, air bersih dan listrik.

Keempat, terjadinya ketimpangan (disparitas) wilayah antara Kawasan FTZ BBK dan Kawasan NAL (Natuna, Anambas dan Lingga). Kelima, belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi di luar Kawasan BBK berdasarkan potensi unggulan daerah (pertanian, kelautan dan perikanan) yang didukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas di Kawasan Natuna-Anambas-Lingga (NAL).

Ketujuh, potensi kelautan dan perikanan masih perlu dimanfaatkan secara optimal mengingat 96% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kedelapan, masalah kemiskinan. Masih adanya penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 18,51% berdasarkan 14 kriteria kemiskinan BPS dan terdapat 170 desa tertinggal. Umumnya penduduk miskin adalah para petani dan nelayan/masyarakat pesisir dan pendatang baru di perkotaan. Delapan point permasalahan Kepulauan Riau ini secara strategis sudah dicoba oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Bapeda Pemprop Kepulauan Riau, Robert Iwan Loreaux, di seminar yang diselenggarakan KAMMI, telah diupayakan beberapa langkah strategis diantaranya melakukan beberapa hal. Pertama, Dual Track Strategy Pembangunan, yakni mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera. Disamping itu juga, mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/agro ekosistem dominan. Kedua, mendorong pembangunan yang Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment. Dan ketiga, mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, untuk menunjang kelemahan infrastruktur BBK dilakukan upaya percepatan pembangunan dibuktikan dengan rencana membangun "HUB-PORT” di wilayah Batam, membangun jembatan Batam-Bintan (7,7 km) dan Bandara Busung (khusus wisata) dalam rangka pengembangan ekonomi BBK. Alokasi khusus gas dari wilayah Natuna untuk pembangunan pembangkit listrik (power plant), industri petro kimia, dan untuk keperluan rumah tangga. Pemberian hak guna pakai property untuk warga negara asing sebagai second home selama 70 tahun. Peningkatan kesejahteraan dan persiapan tenaga kerja terampil melalui Capacity Building sehingga diperlukan infrastruktur balai latihan kerja (BLK) yang berkualitas. Penetapan status hutan (dari hasil padu serasi) agar RTRW dapat ditetapkan dan kualitas lingkungan dapat ditingkatkan seperti di Batam-Rempang-Galang dan Kepala Jeri, Bintan dan Tanjungpinang.

Sementara itu, untuk menyiapkan ketersediaan air bersih, Pemprop Kepulauan Riau juga telah merancang rencana  Pengembangan Sumber Air Baku di Bintan  dengan melakukan beberapa kegiatan sebut saja Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Sungai Gesek. Studi, Investigasi, Design penyediaan air baku (APBN 2011). Pembangunan  Embung  Tahap 1 (APBN 2012). Pembangunan Waduk Galang Batang dan Sudah ada DED dari APBN 2010 . Studi pra kontruksi embung APBN 2011. Pembangunan penyediaan air baku. Estuari Dam Dompak. ( APBN 2010).  Studi Investigasi Design (SID) Estuary DAM Dompak (APBN  2011). Pembangunan Fisik DAM Dompak (APBN 2013-2018) dan cukup banyak juga percncanaan proyek lain yang sumber pendanaannya diupayakan menggunakan APBN.

Sementara itu, untuk mempercepat wilayah pembangunan NAL juga ternyata sudah ada rancangan terkait masalah tersebut yakni dengan melakukan upaya pembangunan kelautan dan perikanan, pembangunan kawasan industri kelautan dan perikanan  terpadu  (minapolitan), pembangunan pelabuhan perikanan pantai, pelabuhan perikanan nusantara, depot bahan bakar minyak, pabrik es/ cold storage, modernisasi armada nelayan tradisional, motorisasi perikanan rakyat 200 unit (30-50 GT) untuk Anambas dan Natuna dilengkapi dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin), pukat ikan, long line. Untuk Lingga 100 unit (10-30 GT) dilengkapi dengan trammel net, gill net. 

Melihat rancangan atau rencana-rencana ini memang kita harus mengapresiasinya, hanya saja memang patut kita tanyakan bagaimana aplikasinya atau realisasinya di lapangan atau kemudian bagaimana dengan pembangunan-pembangunan ini jika terealisir apakah kemudian benar-benar ini akan berefek ke masyarakat atau memang sekedar proyek yang mengenyangkan oknum pejabat yang memegang proyek ini. Jelas muara yang kita harapkan dari setiap pembangunan yang dilakukan adalah kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, secara mikro kita masih menemukan kemiskinan walau kemudian kita berupaya keras untuk menutupinya melalui angka-angka statistik. Contoh nyata yang bisa lihat adalah potret masyarakat Dompak yang lahannya dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan pusat pemerintahan. Hari ini apa yang masyarakat Dompak rasakan? Mereka justru berada di arena peri-peri ketika pembangunan sedang berjalan dan dapat dipastikan setelah pembangunan selesai mereka pun tetap diposisi yang sama atau bahkan termarjinalkan. Ini adalah salah satu contoh betapa pembangunan kadang tidak memperhatikan orang-orang yang ada di kawasan sekitarnya. Bagaimana kita mau bicara kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sementara kesejahteraan masyarakat sekitar belum begitu tersentuh.

Bagi penulis, ancaman terbesar bagi pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Riau adalah birokrasi yang lemah dan para koruptor. Oleh karena itu, hal ini harus diminimalisir atau bahkan ditiadakan sama sekali jika kemudian memungkinkan. Itulah sebabnya, sudah idealnya Gubkepri Drs. H M. Sani mampu mewujudkan birokrasi yang kuat dan sehat untuk mewujudkan ini semua. Jika tidak, maka rencana-rencana strategis yang telah disusun secara apik di atas kertas ini bisa menguap begitu saja.

Nah, tentunnya juga kita harus menyadari tantangan geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari cukup banyak pulau tidaklah mudah untuk memajukannya. Butuh kerja keras dan kebersamaan untuk membangun Kepulauan Riau menjadi propinsi yang maju dan menjadi corong atau pusat muaranya perekonomian nasional bahkan internasional. Selamat ulang tahun yang kesepuluh bagi Propinsi Kepulauan Riau. Semoga kita bisa bersama-sama membangunnya.

Penulis adalah Ketua Umum PD KAMMI Kepulauan Riau dan Direktur Gerakan Kepulauan Riau Menulis.