Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hardi Minta Gubernur Riau Berani Bertanggungjawab Penggunaan Dana PON
Oleh : Surya
Rabu | 11-07-2012 | 16:07 WIB
Hardi_S_Hood-1.gif Honda-Batam

PKP Developer

Ketua Komite III DPD RI Hardi S Hood

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardi S Hood meminta Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal berani bertanggung-jawab terhadap penggunaan anggaran penyelenggaraan PON XVIII di Riau. Sebab tanpa garansi dari Gubri, kuasa penggunaan anggaran (KPA) tidak akan berani mencairkan kekurangan dan penyelenggaran PON sebesar Rp 300 miliar. 


"Anggaran sebenarnya ada, tapi KPA-nya trauma akan tersangkut korupsi PON dan diperiksa KPK. Jadi ada kendala person, apartur pemerintahnya pada takut. Jadi perlu ada ketegasan dari gubernur Riau, ini penting karena tanggungjawab pada akhirnya ada pada gubernur," kata Hardi usai RDP dengan Ketua Umum KONI Tono Suratman di Jakarta, kemarin.

Menurut Hardi, jika Gubri tidak menyatakan secara tegas berani bertanggungjawab, pelaksana proyek dan KPA juga tidak berani karena tidak mau tersangkut kasus hukum yang saat ini tengah disidik KPK. 

"Kalau tidak jelas, mereka kuatir sehingga aturan perlu diperjelas dan gubernur berani bertanggungjawab terutama soal tender. Seribu orang pun yang mengerjakan siang malam, infraskturnya tidak akan selesai. Kita minta gubernur optimal," kata Anggota DPD asal Kepri ini.

Hardi mengatakan, pada saat Reses DPD pada pekan depan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Riau untuk meninjau berbagai venues-veneus PON. Hasil kunker itu, lanjutnya, akan disampaikan ke Rapat Pleno DPD RI untuk diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kementerian-kementerian terkait.

"Komite III akan kunker ke Riau minggu depan, kita mulai reses tanggal 13," katanya.