Fahri : Negara Dorong BUMN Jadi Tak Efisien dan Birokratis

Batamtoday, Jakarta - Anggota F-PKS DPR  Fahri Hamzah berpendapat pandangan Negara  terhadap pasar khususnya Badan Usaha Milik Negara  masih keliru. Padahal negara mesti mendorong BUMN agar bisa bersikap efisien dengan pendekatan pasar.

“Namun dalam prakteknya negara  sering mendorong BUMN  menjadi tidak  efisien dan birokratis, “ ujar  Fahri Hamzah pada peluncuran buku  "Negara, Pasar, dan Rakyat" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/11).

Kekeliruan lainnya adalah  masih ada persepsi  keliru tentang negara, pasar, dan rakyat, yakni negara masih mendominasi dengan mengambil tugas-tugas pasar dan  rakyat sehingga pasar dan rakyat menjadi sulit berkembang.  Tugas negara hendaknya hanya sebagai fasilitator yakni menyediakan infrastruktur  fisik dan non-fisik dan selanjutnya memberikan kekebasan  kepada pasar dan rakyat untuk bekerja.

Fahri mencontohkan, infrastruktur fisik yakni perangkat keras seperti jalan raya, jembatan, gedung dan sebagainya, sedangkan non-fisik yakni perangkat lunak seperti sistem birokrasi dan sebagainya.  "Setelah infrastuktur tersedia dengan  baik, maka negara memberikan kesempatan kepada pasar dan  rakyat untuk bekerja sehingga pasar bisa maju dan rakyat  bisa sejahtera," katanya.

Meski adanya pandangan keliru, Fahri menegaskan bahwa Indonesia telah menujukkan prestasi dalam kehidupan bernegara kepada dunia Internasional. Para pendiri negara membangun entitas negara, pasar, dan rakyat melalui landasan  konstitusi.  Prestasi Indonesia,  sudah  menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa bernegara dan dunia  Internasional mengakui prestasi tersebut.

 "Dalam perjalanannya sejak era sebelum adanya konstitusi hingga saat ini Indonesia mengalami dinamika," kata Fahri.

Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman memuji  Fahri Hamzah yang masih menyempatkan diri menulis buku di tengah padanya kesibukan sebagai wakil rakyat. Benny menilai dalam buku itu Fahri memandang hubungan  antara negara,  pasar, dan rakyat, berlangsung secara tegang dan berusaha  saling mempengaruhi.

Untuk memediasi relasi antarentitas  tersebut, diperlukan institusi independen dan kuat untuk menjadi wasit yang obyektif di  antara negara, pasar, dan rakyat. "Persoalannya lembaga negara yang ada,  khususnya lembaga penegakan hukum, masih lemah sehingga  justru makin mempersulit hubungan ketiga entitas tersebut,"  katanya.

Benny menolak jika  pasar dan rakyat diberikan porsi terlalu besar karena negara  diatur oleh konstitusi yang menjadi landasan hukum.  Konstitusi menjadi koridor hukum dalam membatasi keinginan pasar dan masyarakat  yang belum tentu seluruhnya baik dan sejalan dengan negara.

---