Fitra Nilai Pemda se-Indonesia Pelit Alokasikan Anggaran Kesehatan

JAKARTA, batamtoday - Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan, pemerintah daerah (Pemda) dinilai pelit mengeluarkan anggaran untuk urusan kesehatan di daerahnya. Bahkan masih ada daerah yang belum mengalokasikan minimal 10 persen belanja daerahnya untuk kesehata

"Ada tujuh daerah yang belum pernah sekalipun mencapai target 10 persen dalam periode 2008-2011," kata Muhammad Maulana, Coordinator of Research and Development Seknas Fitra di Jakarta, Kamis (17/5/2012). 

Maulana menjelaskan, proporsi belanja daerah untuk urusan kesehatan memang masih rendah. Padahal, pemerintah telah mensyaratkan untuk menganggarkan minimal 10 persen belanja daerah untuk kesehatan.

Ketujuh daerah tersebut antara lain Makassar (7,5 persen), Probolinggo (8 persen), Kota Banda Aceh (8 persen), Luwu (8,1 persen), Bener Meriah Aceh (8,2 persen), Sekadau Kalimantan Barat (8,2 persen), Bengkayang Kalimantan Barat (8,9 persen), Barru Sulawesi Selatan (9,4 persen) dan ditambah lagi dengan Sambas Kalimantan Barat (9,4 persen) serta Bulukumba Sulawesi Selatan (9,8 persen).

Di sisi lain, belanja kesehatan per kapita yang tinggi tidak menyebabkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) juga tinggi. Misalnya, anggaran kesehatan masyarakat di Luwu Utara pada tahun 2009 sebesar Rp 210.000 per orang, namun angka IPKM-nya hanya 0,5. Sementara anggaran kesehatan masyarakat di Makassar pada tahun yang sama sebesar Rp 60.000 per orang, namun angka IPKM-nya sudah mencapai 0,65, tertinggi di antara 20 kota atau kabupaten yang ada.

"Memang besaran anggaran belanja untuk urusan kesehatan ini tidak sebanding dengan angka IPKM yang diperoleh," tambahnya.

Bukan hanya itu, program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) belum menjadi prioritas dalam urusan kesehatan, seperti yang dianggarkan dalam APBD. "Tidak ada satupun daerah yang menganggarkan program KIBBLA sesuai standar pemerintah tahun 2011 sebesar Rp 74.000. Semua masih di bawahnya," katanya.

Dengan anggaran KIBBLA yang minim, maka angka kematian bayi juga masih di atas rata-rata nasional sebesar 80 persen.

---