Komisi VI DPR Setujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2019 Rp 1,820 Triliun

BATAMODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR yang membidangi industri dan perdagangan menyetujui Pagu Anggaran Tahun 2019 untuk Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp 1,820 Triliun. Selanjutnya, pagu anggaran tersebut akan dibahas dan disetujui di Badan Anggaran DPR RI.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja membahas persetujuan Pagu Aanggaran Tahun 2019 tiga mitra kerjanya, yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (18/2018).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno dihadiri Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Kepala BPKS Sabang Sayid Fadil dan Kepala BPKM Thomas Lembong,

Dalam Rapat Kerja itu, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam Tahun 2019 sebesar Rp 1,820 triliun. Pagu anggaran tersebut akan disingkroninasikan Badan Anggaran DPR RI.

Menurut Teguh, anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 793,055 miliar. Kemudian untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 1.027 triliun

"Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran BP Batam tahun 2019 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 225 miliar, untuk pengembangan Bandara Hang Nadim sebesar Rp 200 miliar dan pengembangan jalan kolektor kawasan strategis nasional sebesar Rp 25 miliar," papar Teguh.

Selain menyetujui pagu anggaran BP Batam, Komisi VI juga menyetujui Pagu Anggaran BPKS Sabang Tahun 2019 sebesar Rp 244,500 miliar. Dana tesebut dialokasikan untuk pembangunan Water Front Harbour sebesar Rp 226 miliar serta untuk dukungan manajemen sebesar Rp 18 miliar.

Sementara Pagu Anggaran Tahun 2019 untuk BKPM yang disetujui adalah sebesar Rp 516,060 miliar yang disinkronisasikan Badan Anggaran DPR. Besaran pagu anggaran BKBM tersebut di dalamnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teksnis sebesar Rp 228,887 miliar serta untuk program peningkatan daya saing penanaman modal sebesar Rp 287,183 miliar.

Kemudian, dilanjutkan politisi PAN tersebut, dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran BKPM sebesar Rp 200 miliar yang akan digunakan sebagai pelaksana dan pengelola sistem Online Single Submission (OSS).

Editor: Surya

---