Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mendagri Kembali Ingatkan Pejabat Negara Area Rawan Korupsi
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 14-08-2018 | 10:04 WIB
rawan-korupsi.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Mendagri Tjahjo Kumolo saat mengingatkan semua pemangku kebijakan agar paham zona rawan korupsi. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Semarang - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kembali mengingatkan aparatur pemerintah, mulai dari Kepala Daerah sampai Camat memahami area rawan korupsi.

"Selalu kami ingatkan baik Pemerintah Pusat, Kemendagri, KPK, Kejaksaan, Kepolisian pahami area rawan korupsi, Kepala Daerah dan pemangku kebijakan, SKPD sampai camat semua harusnya paham tentang aturan dan mekanisme," kata Tjahjo ketika ditanya wartawan usai memimpin upacara di Semarang, Senin (13/8/2018).

Area rawan korupsi yang harus dipahami, kata Tjahjo antara lain perencanaan anggaran, mekanisme dana bansos dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Sebab, banyak Kepala Daerah yang terjerat kasus karena hal itu.

"Tiga hal ini yang terus membelit banyak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang tiap tahun seringnya meningkat. Ini yang terus kami sampaikan di tiap awal pagi untuk selalu ingat araea rawan korupsi," ujarnya.

Mendagri tak bosan mengingatkan aparatur terutama para pemangku kebijakan untuk hati-hati, karena menurut Tjahjo dari sisi sistem sudah baik. Artinya, masalah yang terjadi penyebabnya adalah mental individu masing-masing. Bukan regulasi. Bukan pula salah sistem.

"Kalau sampai kena OTT ya wong sistemnya udah bagus kok. Kami kembalikan ke yang bersangkutan, tetap kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka," katanya.

Saat ditanya, apakah penyebab banyaknya aparatur atau Kepala Daerah kena kasus karena gaji yang kecil? Tjahjo menjawab, gaji Kepala Daerah misalnya memang kecil. Tetapi itu bukan alasan kemudian berbuat culas.

Pemerintah sendiri sebenarnya terus berupaya memperbaiki penghasilan Kepala Daerah. Ia contohkan, tunjangan bagi Kepala Daerah yang terus ditingkatkan.

"Kalau kita mau jujur dengan gaji 6-8 juta seorang Wali Kota dan Wakil kan enggak cukup ya. Tetapi terus coba kita perbaiki lewat dana tunjangan dan sebagainya," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Editor: Gokli