Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pendidikan Tak Boleh Dibeda-bedakan dan Harus Dijamin Kepemimpinan Nasional yang Kuat
Oleh : Nando Sirait
Selasa | 10-07-2018 | 08:28 WIB
haripinto_perkit.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Acara Buka Puasa Bersama dan Sosialisasi Empat Pilar Senator Haripinto Tanuwdijaja kepada Organisasi PERKIT (Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur)

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, tidak ada yang boleh membeda-bedakan status dalam pendidikan di Indonesia, karena tercakup dalam sila ke-5 Pancasila.

"Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup," kata Haripinto saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada Organisasi PERKIT (Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur) dan Tokoh Masyarakat se-Kota Batam pada 2 Juni 2018 lalu.

Menurut Haripinto, pengembangan pendidikan haruslah berorientasi kepada dua tujuan, yakni untuk pembinaan moral dan intelektual. Moral tanpa intelektual akan tidak berdaya.

"Intelektual tanpa moral akan berbahaya, karena seseorang dapat menggunakan kepandaiannya itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain," katanya.

Selain itu pendidikan juga suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradapan manusia yang bermartabat.

"Adalah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan kebersamaan dan keberagaman, membangun kedisiplinan dan kemandirian, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Oleh karena itu proses dan isi pembelajaran hendaknya dirancang secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi bagi proses pembelajaran yang berkualitas.

"Tapi upaya-upaya ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan aktif, berkomitmen untuk pelaksanaan Pancasila sebagai warisan budaya kita dan sebagai prinsip dasar. Seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh kepada semua orang dan tim kepemimpinan lokal. Ini akan memotivasi orang untuk mencapai yang terbaik di setiap aspek kehidupan," katanya.

Anggota Komite II DPD RI menegaskan, kepemimpinan nasional yang kuat sekarang dan serius memulai penerapan nilai-nilai Pancasila. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merealisasikan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Eka atau Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini berarti menghormati tempat dan kebebasan Individu selaras dengan kebutuhan persatuan sosial. Ini juga berarti pengakuan akan pentingnya setiap kelompok etnis dan agama dalam kesatuan nasional," katanya.

Nasionalisme harus berbunga di taman Internasionalisme, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Karno. Karena itu Pancasila berarti harmoni dan bukan konflik dalam kehidupan.

Upaya yang kuat harus dilakukan untuk menciptakan kemakmuran yang lebih tinggi bagi semua orang. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak lagi ada di Indonesia; digantikan oleh kelas menengah yang kuat dan luas sebagai mayoritas penduduk.

Sehingga semua orang harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, tetapi politik harus berorientasi pada penciptaan masyarakat yang sejahtera.

"Kehidupan ekonomi harus mengembangkan daya saing nasional untuk memungkinkan bangsa berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi internasional, dan menjadi bagian dari globalisasi tanpa membahayakan kepentingan nasional dan kehidupan masyarakat umum," kata Senator asal Kepulauan Riau ini.

Editor: Surya