Pemprov Kepri Perbanyak Pelabuhan Bongkar Muat untuk Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai fokus memperbanyak pelabuhan bongkar muat barang yang dibutuhkan warga pesisir.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail mengatakan, pembangunan pelabuhan bongkar muat barang diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan perekonomian di kawasan pesisir dan perbatasan.

"Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang di seluruh kabupaten dan kota tahun ini. Lelang sebagian proyek pembangunan pelabuhan sudah dilaksanakan. Tinggal pelaksanaan," ujarnya, Kamis (7/6/2018), demikian dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.

Sejauh ini, kata dia tidak ada kendala dalam pelaksanaan lelang. Namun dia berharap kontraktor pemenang lelang mengerjakan proyek itu secara optimal, dan diselesaikan tepat waktu.

Jamhur mengemukakan Kepri membutuhkan banyak pelabuhan dan kapal, karena luas lautan mencapai 96 persen di banding daratan. Jumlah pulau di Kepri mencapai 1.796 pulau, dan yang berpenghuni sekitar 400 orang.

Dengan kondisi itu, kata dia, seharusnya seluruh pulau yang berpenghuni memiliki pelabuhan dan alat transportasi laut yang memadai. Namun membangun pelabuhan bukan hal yang mudah, dan membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, kata dia pemerintah mulai fokus membangun pelabuhan, terutama pelabuhan bongkar muat barang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang dilaksanakan secara bertahap di pulau yang paling banyak dihuni warga.

Begitu pula dengan pembangunan pelabuhan tempat bersandarnya kapal yang mengangkut penumpang. "Ada yang diprioritaskan, diutamakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut berdasarkan asas pemanfaatan. Kami inginkan masyarakat pesisir terbantu dengan pembangunan pelabuhan itu. Jangan sampai setelah dibangun tidak dimanfaatkan," katanya.

Jamhur mengatakan jumlah kapal yang mengantar penumpang antarpulau juga perlu diperbanyak sebab jarak antara kabupaten dan kota sangat jauh. Akses transportasi laut dari pulau-pulau menuju pusat pemerintahan juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Kalau sekarang masih terbatas, masih kurang. Harus lebih banyak karena Kepri didominasi lautan," ucapnya.

Pembangunan Bandara di pusat pemerintahan kabupaten dan kota, terutama yang berada di daerah perbatasan juga sudah diperhatikan, seperti Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga dan Karimun. Namun harus terus dibenahi, dengan kapasitas yang memadai.

"Persoalannya sekarang harga tiket pesawat ke daerah perbatasan itu sangat mahal," katanya.

Editor: Gokli

---