Mau dapat WTP, Mendagri Minta Pemda Contoh Kemendagri

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) provinsi, kabupaten, kota agar mencontoh kementerian yang dipimpinnya dalam mengelola Sistem Akutansi Pemerintahan.

Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 3 kali berturut-turut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"BPK dengan peran yang begitu besar dengan teliti dan cermat menggerakkan kami semua sehingga Kementerian Dalam Negeri 3 tahun berturu-turut WTP, dan BNPP 4 tahun juga. Harapannya ini akan terus memacu pemerintah daerah baik, provinsi dan kabupaten juga dapat predikat WTP yang sama," kata Tjahjo di Kantor BPK RI , Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Tjahjo juga memastikan pihaknya bakal menjalankan seluruh rekomendasi dari BPK. Namun, Tjahjo tak merinci apa saja rekomendasi itu.

"Kami akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. Jadi selama 3 tahun ini di Kemendagri punya komitmen sudah terus WTP," ucapnya.

Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan WTP harus jadi momentum untuk bisa lebih baik. Dia juga mengingatkan agar kementerian atau lembaga yang mendapat WTP melaksanakan rekomendasi dari BPK.

"Saya berharap dengan diperolehnya opini WTP ini bisa menjadi momentum untuk lebih baik lagi di tahun ke depannya, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," ujar Isma.

Editor: Surya

---