Meski Sering Kritik Jokowi, Fahri Masih Tetap Peduli dan Beri Masukan soal Kondisi Ekonomi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Meski sering mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap terlihat mesra dan akrab dengan Jokowi. Hal itu terlihat dalam moment buka puasa bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla serta para pimpinan lembaga negara yang digelar Ketua DPR RI Bmbang Soesatyo di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin malam (28/5/2018).

Bahkan Fahri memanfaatkan moment tersebut untuk menyampaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah Jokowi saat ini.

"Saya waktu itu membisikan ke Presiden masalah ekonomi sebenarnya. Saya ngomong sama beliau, Pak saya tahu mengapa ekonomi itu jatuh, dan bapak tidak mau memperbaiki itu dari awal. Saya ngomong sejak pertama, sejak enam bulan bapak dilantik. Dan itu tidak mau diperbaiki, dan ini efeknya sekarang," terangnya

Padahal, politisi dari PKS itu menyebut kalau Presiden Jokowi mewarisi satu ekonomi yang relatif baik, karena di jaman sebelumnya (era Presiden SBY) itu, melompati APBN itu sampai dua kali. Akan tetapi, tiba-tiba sekarang terjadi stagnasi, di mana pertumbuhan ekonomi relatif melambat.

Kepada Jokowi, Fahri menyampaikan kalau pertumbuhan 5 persen itu hanya bisa mengungkit APBN sekitar 2.039 triliun pada awal SBY memerintah, sekarang itu menjadi hanya sekitar 2.240 triliun. Jadi, selama 4 tahun Jokowi itu, cuma dapat 200 triliun.

"Hampir empat tahun ini 200 triliun, sementara jaman Pak SBY, 10 tahun itu sekitar 1.700 triliun. Itu akselerasi yang luar biasa. Nah stagnasi ini sudah saya ungkapkan dari awal kepada beliau (Jokowi), bahwa tantangan kita itu adalah penegakan hukum dan khususnya saya katakan tadi kepada beliau dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Lalu kemudian, lanjut Wakil Ketua DPR membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu, Jokowi bertanya usulan apa yang bisa diberikan. Dijawab Fahri kalau DPR baru saja mensahkan UU Antiterorisme, dan konsepnya itu bisa dipakai dalam memberantasan korupsi.

Karena menurut Fahri, yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi itu adalah lembaga yang mengkoordinir sebagai leadership dalam pemberantasan korupsi. Itu yang tidak ada sekarang ini. Seharusnya ada semacam BNPT dalam pemberantasan korupsi.

"Lalu dia tanya lebih panjang lagi dan itu saya ceritakan kembali kepada beliau. Tapi intinya saya mengingatkan bahwa 6 bulan setelah beliau dilantik atau bahkan kurang, saya sudah mengatakan ini dan mengingatkan kembali. Saya kira itu," tutup Fahri.

Editor: Surya

---