Nabil Laporkan RS di Batam yang Berdalih Suka Tolak Pasien BPJS Kesehatan dengan Alasan Kuota
Oleh : Irawan
Jum\'at | 25-05-2018 | 16:40 WIB
nabil_baru11.jpg honda-batam
Senator Muhammad Nabil, Anggota Komite III DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil mengaku sudah melaporkan soal tindakan rumah sakit (RS) di Batam suka berdalih menolak pasien BPJS kesehatan dengan alasan kuota BPJS habis terpakai kepada Menteri Kesehatan Nila F Moelok. Namun, Nabil masih enggan menyebutkan rumah sakit yang telah dilaporkan tersebut.

"Kuota BPJS habis terpakai ini alasan-alasan yang selalu disampaikan pihak rumah sakit. Makanya jika ada rumah sakit yang seperti ini segera laporkan agar ditindak," tegas Nabil, Jumat (25/5/2018).

Menurut dia, BPJS sendiri adalah perintah undang-undang. Oleh sebab itu semua pihak harus menghargai peserta BPJS.

"Karena itu perintah undang-undang, makanya kami juga minta ke Kemenkes untuk memberi edukasi dan sekaligus mengingatkan rumah sakit, jangan sampai menganak tirikan peserta BPJS. Karena bagaimanapun sanksi yang kami rekomendasikan adalah memutus hubungan kerja dengan BPJS," katanya.

Nabil menegaskan, rumah sakit yang menolak peserta BPJS itu termasuk dalam pelanggaran, apapun alasannya karena mereka sudah menjadi mitra kerja. Nabil mengakui masalah BPJS kesehatan agak rumit. Pertama dari sisi tagihan rumah sakit yang tidak bisa dibayar sepenuhnya oleh BPJS.

“Hal ini tentu saja menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan membayar obat dan barang habis pakai, sementara BPJS tak bisa membayar penuh. Apalagi hampir 80 persen pesien di rumah sakit negeri pasiennya adalah peserta BPJS kesehatan. Nah saya melihat cara untuk mencegah dan memutus mata rantai ini adalah pemerintah harus menyuntikan dana ke BPJS. Agar ke depan BPJS ada kemampuan membayar ke rumah sakit-rumah sakit yang jadi mitra mereka," katanya.

Diakui Nabil, selama tiga tahun terakhir, pemasukan dan pengeluaran di BPJS tidak sebanding. Bahkan selama tiga tahun terakhir ini BPJS selisih pemasukan dan pengeluaran mencapai Rp 18 triliun.

"Ini masalah serius, kalau pemerintah tak segera menyelesaikan, saya kira BPJS juga akan binggung. Apalagi mereka bukan badan usaha yang harus mengambil untung. Artinya pemerintah harus turun tangan menyuntikan dana," kata Anggota Komite III DPD RI ini.

Editor: Surya