PKP

Agar Investor Tak Galau

Pemerintah Diminta Segera Cari Formula Tepat Atasi Dualisme Pemerintahan di Batam
Oleh : Irawan
Jum\'at | 25-05-2018 | 16:16 WIB
Hardi_dpdri7.jpg honda-batam
Anggota Komite IV Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Hardi Selamat Hood meminta pemerintah segera menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hubungn tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Sebab, posisi Batam yang sudah berstatus free trade zone (FTZ) dianggap belum mampu mennjawab pertumbuhan ekonomi d Kota Batam.

"Jadi posisi Batam yang berstatus Free Tread Zone (FTZ) dianggap belum mampu menjawab pertumbuhan ekonomi di Kota Batam," kata Hardi, Jumat (25/5/2018).

Menurut Hardi, pertumbuhan ekonomi Batam tidak bisa menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi ekonomi Kepri terpuruk atau merosot.

"Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang di Provinsi Kepulauan Riau Anjlok seiring dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Anggota Komite IV dari Provinsi Kepri ini.

Selain merosotnya ekonomi yang terjadi di Kota Batam, kata Hardi, pemicu tumpang tindih kekuasaan antara BP Batam dengan Pemko Batam sehingga merupakan salah satu pemicu kegalauan bagi calon investor.

"Sehingga diperlukannya kajian lebih dalam untuk menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," tegas Hardi.

Editor: Surya