Komisi I DPRD Kepri Nilai Pelayanan di Disdukcapil Kota Batam Belum Maksimal

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi I DPRD Kepri menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum maksimal. Penilaian ini didapati setelah Komisi I melakukan sidak ke Disdukcapil pekan lalu.

"Dari hasil aspirasi warga dan pantauan kami di lapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil ini. Kami menemukan beberapa fasilitas sarana dan prasarana di sana kurang memadai," kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar di ruang kerja Wali Kota Batam, Selasa (22/5/2018).

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang. Kondisi ini, tentunya harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas disana. Kekurangan pegawai inilah diduga sebagai penyebab penumpukan dokumen yang terjadi. "Saya meminta agar Pemko dapat memperbanyak petugas di sana," kata Sukhri.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengakui sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil belum maksimal. Kondisi minim ini, mengakibatkan praktek percaloan diduga masih tetap ada. "Mau diakui atau tidak kita akui, praktek percaloan saya duga masih ada disana. Namun, kita terus berupaya untuk menyelesaikannya," kata Rudi.

Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru lengkap dengan sistem yang terkomputerisasi. Namun, sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Batam. "Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti," jelasnya.

Rudi melanjutkan bahwa Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan di Thailand yang terintegrasi. "Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya yang hamil. Jadi, sejak lahir sampai meninggal pemerintah mengetahuinya," paparnya. Untuk mengarah ke sana, Wali Kota berharap dukungan semua pihak, termasuk lembaga legislatif.

Editor: Yudha

---