Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kota Batam

Amsakar Sebut Tak Ada Progres Signifikan Wacana Pembentukan KEK Batam
Oleh : Irwan Hirzal
Selasa | 22-05-2018 | 15:40 WIB
rdp-kek1.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Rapat Dengar Pendapat DPRD Batam terkait KEK Batam. (Foto: Irwan)

BATAMTODAY.COM, Batam - DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas rencana transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Selasa (22/05/2018).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa baik FTZ maupun KEK, tidak ada persoalan. Yang jelas Pemerintah Kota Batam menjalankan apa yang menjadi keputusan pusat.

"Mau jadi KEK atau tetap FTZ, saya rasa ketika semua diperjelas, akan lebih mudah. Tapi apapun keputusan pusat kami siap menjalankan. Saya rasa BP juga akan seperti itu," ujar Amsakar.

Amsakar mengungkapkan, dalam pemaparan awal dijelaskan bahwa KEK masih sama fasilitasnya dengan FTZ, dengan berbagai keunggulan. Namun berjalannya waktu, pemerintah pusat tak kunjung menyampaikan progres yang ada.

"Suda 18 kali rapat di pusat, tapi tak ada progres signifikan menjadi ke KEK. Pemerintah mainnya bola tanggung semua di Batam ini," ungkapnya.

Namun diakui Amsakar bahwa FTZ dalam trennya selalu menukik ke bawah atau terpuruk. Ha itu terjadi beberapa tahun belakangan potensi loss yang terjadi di Batam.

Meskipun adanya bebas bea masuk, bebas PPN, dan lain sebagainya, namun biaya pokok tetap mahal. "FTZ ini kita akui merosot. Jadi sudah saatnya kita mengkaji ulang FTZ. Kalau pemerintah pusat memberi fasilitas, tapi masih mahal semua," katanya.

Meski di tahun ini ada potensi kenaikan perekonomi Batam, menurut Amsakar itu bukan disebabkan maraknya investasi yang tumbuh. Namun melainkan terjadi percepatan pemerintah.

Ketua DPRD Kota Batam yang memimpin rapat mengatakan bahwa Pemerintah harus konsisten terhadap apa yang sudah dibicarakan. Jika memang KEK dianggap jalan keluar, maka pemerintah memiliki tugas untuk menjelaskan kepada masyarakat Batam, terutama investor atau pelaku usaha.

"Dari awal, kita sudah menyampaikan agar Batam tidak dijadikan barang percobaan. Karena ini menentukan hidup banyak orang. DPRD memang bukan bagian dari Dewan Kawasan, kita akui lemah informasi. Meskipun kewenangan pusat, tapi yang merasakan orang Batam," tegasnya.

Editor: Yudha