Ini Kata Kepala Staf Presiden Soal Status Batam ke Depan

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam di Ruang Marketing Centre, Senin (21/5/2018) sore.

Diketahui salah satu yang dibahas adalah status Batam yang akan berubah dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Usai rapat Moeldoko mengungkapkan, rencana perubahan FTZ ke KEK merupakan suatu evaluasi pemerintah pusat dalam kondisi Batam saat ini. Apakah itu perubahan di substansi atau strukturnya.

"Saya pikir semua kebijakan melalui tahapan dan pertimbangan. Tidak ada sebuah kebijakan yang tidak melalui sebuah tahapan. Yang pasti untuk Batam ada evaluasi, Batam yang lalu seperti apa dan Batam yang baru seperti apa," ujar Moeldoko.

• Baca: Asosiasi Pengusaha di Kepri Deklarasikan Penolakan KEK di Batam

Terkait permasalahan status Batam, Moeldoko mengakui sudah sering dibicarakan di berbagai forum kementerian. Batam ke depan harus menjadi sesuatu, terlepas Batam sebagai daerah yang berdekatan langsung negara tetangga.

"Masak Batam tidak bisa berbuat lebih dari (negara) tetangga. Batam ke depan harus menjadi sesuatu. Kalau ada yang setuju dan tidak setuju itu sudah biasa. Tapi yang terpenting Presiden memiliki sebuah keyakinan, bahwa Batam ke depan itu harus menjadi sesuatu," ungkapnya.

• Baca: Catatan dari FGD 'Masa Depan FTZ Batam'

Sementara itu Deputi IV BP Batam, Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya Jenderal TNI Eko Budi Soepriyatno menambahkan, pembahasan status FTZ dan KEK Batam sedang dibahas di tingkat pusat. Ia mengakui rencana transisi FTZ ke KEK harus melalui pembahasan yang panjang.

Tentunya memerlukan keputusan yang bukan hanya di BP Batam, tapi keputusanya dari pimpinan. Apakan Menko Perekonomian atau Presiden.

"Sikap BP Batam ya netral saja. Apa yang menjadi putusan pimpinan, itu yang akan dilakukan oleh BP Batam. Kita tunggu saja keputusan yang disampaikan pimpinan di Jakarta," tegasnya.

Editor: Yudha

---