Presiden Jokowi Setujui Koopssusgab TNI Beranggotakan 90 Prajurit

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang beranggotakan 90 prajurit elit dari satuan-satuan khusus TNI.

"Dalam pelaksanaannya, selain bersinergi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan pencegahan, pertukaran informasi maupun pengamanan dan pengejaran di lapangan. Saya juga minta seluruh jajaran aktif untuk melaksanakan pengamanan internal satuan-satuan khusus TNI," kata Mulyono dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman, Jumat (18/5/2018).

Mulyono mengatakan, telah memerintahkan segenap jajaran TNI AD agar menyikapi ancaman terorisme dengan sangat serius. Menurut dia, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk meredakan keresahan publik selain dengan menghancurkan terorisme sampai ke akarnya.

Mulyono mengatakan Komando Kewilayahan juga memiliki peran yang signifikan, salah satunya melalui upaya pembinaan teritorial (Binter). Hal itu, kata dia, diperlukan agar aparat yang bertugas di lapangan dapat meningkatkan level kewaspadaan masyarakat dan kepekaan warga dalam rangka deteksi dan pencegahan dini.

Menurut Mulyono, Binter juga dapat membangkitkan budaya pelaporan cepat dalam menangani setiap permasalahan yang ada di wilayah masyarakat masing-masing.

Pada Rabu (16/5/2018) Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Koopssusgab telah diaktifkan kembali oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengaktifan Koopsusgab ini, kata Moeldoko, telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru manapun dalam tempo yang secepat-cepatnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Jokowi juga telah menyampaikan pembentukan satuan antiteror Koopssusgab TNI untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Koopssusgab baru akan diterjunkan dalam pemberantasan terorisme jika Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak sanggup menanganinya.

"Dengan catatan itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama para menteri, kepala lembaga negara, pengusaha, dan tokoh Islam di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Sumber: Tempo.co
Editor: Udin

---