PKP

Soal Kaderisasi, Parpol di Indonesia Perlu Berkaca dari Malaysia
Oleh : Redaksi
Kamis | 17-05-2018 | 09:40 WIB
mahatir-muhammad1.jpg honda-batam
Jika kaderisasi tidak berjalan baik, maka ketersediaan sosok pemimpin di masa mendatang akan sulit ditemukan dan menyuburkan praktik oligarki (REUTERS/Lai Seng Sin)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Politikus veteran Malaysia, Mahathir Mohammad, kembali terpilih menjadi perdana menteri di usia sepuh, 92 tahun. Hal itu dianggap harus melecut partai-partai politik di tanah air untuk menjalankan proses kaderisasi dan regenerasi agar tidak kesulitan mencari sosok pemimpin negara yang cakap dan terampil di masa mendatang.

Pengamat Hubungan Internasional, Alfitra Salam, menilai pergantian kepemimpinan di dalam partai politik tidak boleh berjalan lambat, apalagi sampai mandek dalam waktu yang lama. Hal ini akan berdampak pada lambatnya perkembangan politik nasional.

Berkaca dari Malaysia, kata Alfitra, lambatnya pergantian pucuk pimpinan partai membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam pemilihan perdana menteri belum lama ini.

Hanya ada dua tokoh dominan yang menjadi kandidat untuk dipilih, yakni Najib Razak dan Mahatir Mohammad. Najib menjabat perdana menteri sejak 2009 hingga 2018. Sedangkan Mahathir juga pernah menduduki jabatan yang sama selama 22 tahun.

"Pengalaman dari Malaysia (lambatnya) regenerasi itulah yang membuat proses-proses tidak baik," kata Alfitra dalam diskusi bertajuk 'Analisis Pemilu Malaysia dan Pelajaran untuk Indonesia' yang digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

Lambatnya regenerasi juga berdampak pada berkuasanya elite tertentu. Hal tersebut dianggap tidak sehat untuk demokrasi. "Siapa yang punya uang dan punya pengaruh (yang berkuasa)," kata Alfitra.

Menurut Alfitra, situasi politik negeri jiran saat ini berbeda jauh ketimbang masa lalu. Dulu, seseorang yang berkarier di bidang politik akan memulai dari bawah dan terus naik ke tingkat paling tinggi.

Namun kemudian pola itu terhenti. Oleh karena itu partai-partai di Indonesia harus memetik pelajaran terkait regenerasi dari dinamika politik di Malaysia. Jika tidak, bukan tidak mungkin terjadi pembusukan di dalam partai politik.

"Dulu itu, jenjang karir politik seseorang, setiap ketua pemuda partai itu pasti bakal jadi deputi, lalu jadi wakil perdana menteri dan menjadi perdana menteri. Itu estafetnya seperti itu. Sekarang tidak berjalan lagi," kata mantan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut.

Selain soal regenerasi, kata Alfitra, tingginya partisipasi politik kaum muda di Malaysia patut dicontoh. Penyebabnya adalah Mahathir lihai meracik janji kampanye, yakni menyuguhkan isu-isu yang sejalan dengan harapan kaum muda.

"Partisipasi politik di Malaysia itu tinggi, 85 persen generasi muda. Mereka ikut memilih karena ingin berubah, karena isu yang dibawa partai Pakatan Harapan menyentuh kehidupan dan ekonomi anak-anak muda. Seperti nikah, kawin, dan pajak pajak yang berkaitan dengan anak muda bukan hanya mau dikurangi," kata anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) tersebut.

Mahathir resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia setelah mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Damansara, Malaysia, pada 10 Mei lalu.

Pakatan Harapan, koalisi eksklusif yang dipimpin Mahathir, memenangkan pemilu Malaysia dengan 115 kursi, lebih dari suara tertinggi yang diperlukan yakni 112 kursi. Mahathir pernah menjabat Perdana Menteri Malaysia dalam kurun tahun 1981 hingga 2003.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Udin