PKP

Terkait UMK dan UMS Tuntutan Buruh, Nurdin Minta Dibahas Sesuai Permenaker
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 02-05-2018 | 18:29 WIB
bahas-upah-buruh.jpg honda-batam
Nurdin saat menerima Apindo dan Kadin Provinsi Kepri di ruang kerjanya Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/5/2018) (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, berpesan kepada pelaku industri di Kepri agar penetapan Upah Minimun kabupaten/kota serta Upah Minimum Sektoral (UMS) sebagaimana yang dituntut organisasi buruh di Kepri, agar dibahas sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker).

"Ikuti saja aturan yang berlaku. Apa gunanya kita naikkan, tapi nantinya tak ada lagi perusahaan. Naik tinggi-tinggi nanti mereka pergi," kata Nurdin, saat menerima Apindo dan Kadin Provinsi Kepri di ruang kerjanya, istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/5/2018).

Pada kesempatan itu, kepada lengurus Apindo dan Kadin Provinsi Kepri, Nurdin juga berpesan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, dan Upah Minimum Sektoral agar dirundingkan perusahaan dan serikat di perusahaan sesuai Permenaker.

Menurut Nurdin, semua pihak harus mengerti dengan kondisi ekonomi di Kepri saat ini yang mulai tumbuh. Dalam kondisi seperti ini hendaknya semua pihak sama-sama saling menjaga agar tetap aman dan kondusif.



Kepada organisasi pengusaha, Nurdin juga mengatakan sangat paham dengan keluhan pengusaha dan menurutnya hal tersebut bukan merupakan rekayasa.

"Karena itu harapan kami, semua ini diselesaikan dengan cepat dan sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kepri, Cahya, mengatakan saat ini mereka terus bertahan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja. Dalam dua tahun ini, kata Cahya, mereka ingin menagis tapi tidak ada lagi air mata.

Menurut Cahya, upah di Kepri sebenarnya tidak kompetitif lagi bila dibanding dengan kawasan sekitar. Harganya sudah terlalu tinggi serta kalah dari Singapura dan Brunei.

"Mari kita jaga iklim investasi di Kepri supaya terus membaik," kata Cahya.



Sementara itu, Abidin Hasibuan, mengatakan pihaknya ingin terus menciptakan lapangan kerja dan menjadi pembayar pajak yang taat. Karena itu pihaknya menginginkan persoalan ini segera selesai dan jangan ditarik ke ranah politik.

Abidin menyebutkan, yang paling ideal untuk membahas UMSK adalah PUK dan pemilik perusahaan.

Pada pertemuan tersebut Nurdin didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum dan Kadisnaker Tagor Napitupulu. Sedangkan dari Apindo hadir Cahya, Abidin, Hengki Suryawan serta owner beberapa perusahaan, dan dari Kadin Kepri turut hadir Makruf Maulana.

Editor: Udin